Keputusan Pemerintah Jepang yang membatasi ekspor bahan kimia ke Korea Selatan memicu konflik yang kemudian berubah keadaan. Perang Dagang ini dimulai sejak 1 Juli 2019 dan masih berlanjut hingga sekarang. Bagaimanakah hal ini dapat terjadi?
Konflik Dimulai
Jepang dan Korea Selatan mulai menjalin hubungan diplomatik antara negara pada akhir tahun 1965. Hubungan kedua negara mulai memburuk karena berbagai perselisihan antara kedua negara, yang diperparah. Dalam Perang Dunia II, diperlakukan dengan buruk di hadapan sekutu dan dipaksa untuk memasok pekerja Jepang.
Pengamat mengatakan keputusan itu akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara, baik secara politik maupun ekonomi, karena perusahaan Jepang yang terlibat dalam gugatan yang sama mungkin menghadapi masalah yang sama.
Garis Waktu Konflik
Saat Pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangatlah penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Seorang ahli politik telah mengklarifikasi bahwa pembatasan tersebut dikarenakan alasan keamanan nasional, namun Korea Selatan menolak dengan tegas pembatasan ini dan mengatakan bahwa pemerintah Jepang melakukan `pembalasan ekonomi' terhadap masalah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan.
Meskipun Kementerian tidak memberikan contoh spesifik, beberapa laporan media menyatakan bahwa Korea Selatan mungkin telah menyelundupkan bahan kimia dengan jumlah terbatas ke Uni Emirat Arab, Iran, atau Korea Utara yang pada hakikatnya bahan-bahan tersebut digunakan untuk pembuatan Senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
Korea Selatan membantah keras laporan tersebut. Bukan hanya itu, beredar beberapa laporan dari Jepang bahwa Korea Selatan telah menemukan 156 bahan strategis dengan potensi memiliki senjata yang secara diam-diam dikapalkan ke luar negeri selama kurang lebih empat tahun dari 2015 hingga 2019 untuk membuat bahan-bahan seperti racun berbahaya, salah satunya adalah yang digunakan untuk membunuh saudara laki-laki Pemimpin Korea Utara. Serta bahan-bahan strategis lainnya yang diselundupkan secara ilegal ke negara lain.
Seorang anggota parlemen asal Korea Selatan membantah tuduhan dari media Jepang dan dia menyatakan bahwa Jepang mengungkap dugaan penyelundupan barang-barang strategis oleh beberapa perusahaan Jepang ke Korea Utara, sebuah organisasi yang bukan milik pemerintah melacak data mengenai kontrol ekspor dan impor.
Pada tanggal 2 Agustus, Jepang memutuskan untuk menghapus Korea Selatan dari apa yang disebut sebagai "daftar putih", sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan. Keputusan ini kemudian dituangkan secara resmi di situs publikasi pemerintah Jepang, pada 7 Agustus. Jepang membantah hal tersebut merusak hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, tetapi bisa dilihat oleh Korsel memiliki implikasi yang sangat besar bagi ekonominya yang sedang berjuang. Keputusan ini berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang.
Pada 12 Agustus, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah menghapus Jepang dari daftar mitra pilihannya yang memiliki perjanjian perdagangan khusus. Korsel mengklaim aksi tersebut dipandang sebagai pembalasan atas tindakan pemerintah Jepang terhadap isu serupa. Artinya Jepang harus menerapkan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Keputusan pemerintah Korea Selatan mulai berlaku pada 18 September 2019, setelah pemerintah meminta berbagai pendapat dari publik melalui situs web dan email pemerintah dari 14 Agustus hingga 3 September, dengan 91% pendapat mendukung perubahan kontrol ekspor.
