Penulis sendiri berpendapat bahwa dua sistem diatas sebenarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya politik transaksional atau money politics, hanya saja berbeda pada pola dan cakupan area lokus terjadinya praktik money politics.
Pada sistem proporsional terbuka, praktik money politics sering terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu atau pada saat pemungutan suara antara sang calon anggota legislatif dengan para pemilih.
Modusnya, para calon anggota legislatif akan memberikan sejumlah uang kepada para pemilih dengan tujuan agar pemilih tersebut mencoblos sang calon legislatif yang memberikan uang pada saat pemilihan.
Sedangkan pada sistem proporsional tertutup, praktik politik transaksional sering terjadi pada saat proses penentuan nomor urut calon anggota legislatif.
Praktik transaksional tersebut terjadi antara sang calon anggota legislatif dengan para pengurus elit dari partai politik.Â
Hal tersebut bisa terjadi karena dalam sistem proporsional tertutup, nomor urut calon akan sangat mempengaruhi peluang keterpilihan seorang calon anggota legislatif. Semakin kecil nomor seorang calon anggota legislatif, maka peluang dirinya untuk terpilih juga akan semakin besar.
Oleh karena itu dalam sistem proporsional tertutup, biasanya para calon anggota legislatif akan berlomba-lomba untuk memperebutkan nomor urut terkecil atau nomor urut satu di daftar calon anggota legislatif dari partai politik.
Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa potensi terjadinya politik transaksional atau politik uang sangat mungkin bisa terjadi pada sistem pemilihan anggota legislatif baik yang menggunakan sistem proporsional terbuka ataupun menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baik dan buruknya kedua sistem pemilihan anggota legislatif diatas semuanya sangat bergantung pada tabiat dan kepribadian masing-masing dari sumber daya manusia para pelakunya.
Dengan kata lain, sistem pemilihan anggota legislatif apapun yang nantinya bakal diputuskan oleh MK untuk Pemilu 2024 mendatang sesungguhnya itulah yang terbaik untuk bangsa.