Ada juga yang mengeluhkan pemerintah setempat tidak mendengarkan suara konsumen. "Yang dirugikan dengan pengekangan transportasi online bukan cuma para driver tapi cuma kami masyarakat sebagai konsumen. Kenapa aturan dibuat tak mempertimbangkan konsumen".
Gugatan berirama seperti itu tak lagi hanya suara pekerja transportasi online. Masyarakat biasa yang selama ini merasa terbantu transportasi online pun merasa dirugikan sikap asal-asalan diperlihatkan Pemprov Jawa Barat. Apakah masalah ini harus menunggu pemerintah pusat turun tangan? Atau, kementerian terkait pun akan memilih mendiamkan masalah ini? Tampaknya masyarakat sebagai konsumen pun hanya bisa menunggu. Seperti halnya mereka yang terpaksa harus bekerja di sektor ini dengan menanggung risiko tetap harus mempertaruhkan nyawa demi beberapa rupiah.Â
Semestinya, Pemprov setempat jangan bertebal muka di tengah kerisauan rakyatnya sendiri. Begitu juga Pemkot, mudah-mudahan tetap melakukan desakan kuat, dan membangunkan mereka yang berada di ruangan kantor yang lebih luas dan lebih mewah di sana agar bangun dari tidur; untuk melihat bahwa masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan itu tak bisa hanya disuruh menghafalkan dan imbauan yang ditulis dengan mata tertutup.*
