Melihat Peluang Munculnya Dualisme Kepemimpinan dalam Pasangan “Jokowi-JK”

Membicarakan mengenai kepemimpinan memang menarik karena manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan pemimpin. Selain itu, membicarakan mengenai kepemimpinan pun dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Salah satu sudut yang menarik diteropong adalah sudut masalah kepemimpinan atau lebih spesifiknya “dualisme kepemimpinan’.

Dualisme kepemimpinan merupakan suatu kondisi dimana seorang pemimpin menempati dua jabatan yang mana kedua jabatan tersebut berada dalam lingkup yang berbeda (eksekutif, legislatif, yudikatif). Selain itu dualisme kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai kondisi dimana dalam suatu organisasi (negara) dipimpin oleh dua orang pemimpin. Terkait dengan definisi pertama, dualisme kepemimpinan tidak hanya terjadi antara jabatan eksekutif dengan legislatif, tetapi juga jabatan lainnya seperti eksekutif dan ketua partai serta lainnya. Sedangkan terkait untuk definisi kedua, dualisme kepemimpinan seperti itu pernah muncul pada era Soekarno-Soeharto pada tahun 1966-1967 pasca keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Lantas apa yang salah dari dualisme kepemimpinan?

Meneropong dari definisi pertama, dualisme kepemimpinan seperti itu sangatlah tidak etis. Misalnya saja dualisme kepemimpinan antara legislatif dengan ketua partai politik tentunya dapat memicu dibuatnya produk hukum yang tidak sepenuhnya pro rakyat, tetapi justru sarat akan kepentingan partai politik. Dualisme seperti ini sangatlah rentan denagn peyisipan kepentingan partai politik dalam pembuatan kebijakan-kabijakannya.

Selanjutnya meneropong dari definisi kedua, dualisme kepemimpinan sangatlah rentan terhadap timbulnya kekacauan (chaos). Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya satu komando dalam memimpin. Dua-duanya sama-sama ingin membuat keputusan-keputusan. Dalam hal ini sebaiknya para pemimpin tahu diri dimana posisinya. Bahwa ada yang lebih tinggi darinya maka ia harus tetap mengompromikannya dengan yang lebih tinggi dalam setiap pembuatan keputusan itu harus tetap dilaksanakan meskipun dalam hal tertentu ia memang lebih unggul dari “atasannya’. Apakah dualisme kepemimpinan mungkin akan muncul jika pasangan Jokowi-JK menjadi pemimpin Indonesia periode 2014-2019 mendatang? Kita tunggu saja, yang jelas JoKowi tidak akan lengkap tanpa JK –oowi –.