Haruskah Warga Pribumi Menjadi Korban Kepentingan dan Kebijakan Pemerintah?

Siapapun tentunya tidak ingin menjadi penonton di negara sendiri, sementara itu pihak Asing khususnya China terus mendominasi dan merongrong di Indonesia. Sebagian besar warga pribumi termasuk yang berada di pemerintahan seakan-akan dihipnotis oleh iming-iming para Taipan China dengan dalih mengembangkan perekonomian negara ini. Tak pelak, warga pribumi akhirnya menjadi korban kepentingan dan kebijakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China.

Banyak para tokoh berpendapat berbeda dengan pandangan ini. Namun kenyataan tidak bisa dibohongi bahwa China terus berupaya melakukan ekspansi ekonomi secara besar-besaran.

Masih ingat dengan peristiwa Waduk Jatigede? Pembangunan waduk di Sumedang ini sempat tertunda pada tahun 1979, namun kemudian di tahun 2005 dilanjutkan kembali karena China bersedia mengucurkan dana 199,8 USD atau sekitar Rp 2,04 triliun untuk membiayai pembangunan waduk tersebut. Bersama kontraktor lokal Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pembangunan Perumahan, perusahan Tiongkok SinoHydro merampungkan Waduk Jati Gede. Puncak dari peristiwa ini terjadi pada bulan Agustus 2015, yaitu pemerintah merampungkan programnya dengan pengisian waduk yang berdampak pada ditenggelamkannya satu per satu desa yang ada di sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan masyarakat yang menjadi korban. Banyak hal lain yang tidak diperhitungkan pemerintah, seperti dampak sosial, ekologi hingga geologi.

Selain kucuran dana yang besar sebagai bantuan modal pembangunan infrastruktur, China juga kerap sekali menyelendupkan pekerja kasarnya ke Indonesia.

Ini terbukti pada bulan Februari 2016, ketika Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melakukan sidak pekerja asing ke PT. Merge Mining Industry kawasan pertambangan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saat menginterogasi pekerja asal China, ternyata mereka semua tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris dan tidak memiliki ijin alias ilegal.

Selain itu, pada tanggal 14 Juli di Balikpapan tepatnya di Mess ShinoHydro kawasan proyek PLTU KM 13, Tim Gabungan TNI dan Imigrasi berhasil menangkap 18 WNA Ilegal asal China. Mereka dipekerjakan oleh PT. Chino Hydro (13 orang) dan PT. Adhi Karya (5 orang). Lagi lagi mereka bekerja sama dengan perusahaan China namun tidak dilengkapi identitas dan dokumen resmi.

Kejadian ini semua menjadi bukti bahwa warga China semakin merajalela menyebar ke pelosok negeri. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing ditengarai juga menjadi salah satu faktor maraknya pekerja asing ilegal menyusup ke Indonesia. Ada juga indikasi praktek percaloan dan penyogokan terhadap pejabat di bagian pelayanan perizinan yang tersebar di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kebijakan pemerintah sekarang juga tengah menuai kontroversi ketika Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bertolak ke China untuk membahas 10 juta warga China yang akan dikirim ke Indonesia. Jumlah tersebut tentu bukanlah sedikit, mengingat jumlah penduduk kedua negara jika digabungkan mencapai 1.6 Milliar jiwa. China melalui PM Liu Yandong mengatakan, “Tiga mekanisme akan memimpin kerja sama di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, dan humaniora".

Strategi licik China sepintas memang tidak terlihat menonjol, akan tetapi mereka pandai memanfaatkan kelemahan Indonesia dengan memberi angin sejuk di tengah krisis ekonomi di masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi, China berdalih kerja sama bilateral ini tidak hanya membawa kesejahteraan pada kedua negara, namun juga berkontribusi penting untuk Asia bahkan dunia.

Pemerintah Indonesia harus lebih cermat dan perlu memikirkan dampak kedepan terkait kerja sama dengan China, jangan sampai ada istilah "Mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah". Kedatangan warga China yang semakin tidak terkendali menjadi ancaman besar jika tidak ditangani dengan serius. Nantinya akan ada pertarungan antara Pribumi dan warga China di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, politik dan budaya. Haruskah masyarakat Indonesia di negaranya sendiri menjadi korban kesekian kalinya oleh China?? Apakah pemerintah rela mengorbankan rakyat dan negara demi kepentingan dan kebijakan konyol?? Sehebat itukah China sampai Indonesia harus mendatangkan puluhan juta warganya ke Indonesia??