Mohon tunggu...
Agus Priyanto
Agus Priyanto Mohon Tunggu... Freelancer - sodarasetara

----

Selanjutnya

Tutup

Politik

Serial Melawan Lupa #3: Pers, Demokrasi & Daulat Rakyat

27 Maret 2016   17:21 Diperbarui: 27 Maret 2016   17:33 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Sumber Foto : Antara Foto"][Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Antara Foto]

“...saya selalu percaya penuh pada suatu sistem politik yang demokratis.

Karena suatu sistem yang demokratis memungkinkan

adanya masukan dan kontrol di hadapan wajah penguasa

dan memungkinkan terjadinya check and balances antar lembaga pemerintah”

-Rizal Ramli, Industri Pers dan Demokratisasi-

 

Pada tulisan seri pertama ini, saya mengatakan bahwa para jurnalis/ pejuang pers ataupun Rizal Ramli memiliki cita-cita yag sama. Bahwa pers Indonesia harus diposisikan pers perjuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan keberpihakannya kepada rakyat kebanyakan.

Oleh karena itu, dalam suatu kesempatan di Konvensi Nasional Media Massa di Lombok (8 Februari 2016), Rizal Ramli mengungkapkan bahwa di negara-negara yang kehidupan demokrasinya lemah, pers dianggap hanya menimbulkan kebisingan dan kebablasan. Akibatnya, insan pers sering menjadi target tindak kekerasan, baik oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat atau dari rezim penguasa.

Saat kembali membaca paragraf-paragraf berikutnya dalam tulisan berjudul “Industri Pers dan Demokratisasi” yang ditulis Dr. Rizal Ramlidi BREDEL 1994, saya melihatnya ada pengakuan dan kesadaran bahwa ia mengalami kesulitan dalam menuliskan pandangannya tentang pers dan demokrasi. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang ia miliki memang bukan ilmu politik dan ilmu hukum.

Namun, sosok yang dikenal sebagai teknokrat ini percaya bahwa sistem politik yang demokratis akan menyediakan ruang bagi segala hal untuk dapat diartukulasikan dan diperdebatkan tanpa khawatir disensor atau mengalami kekerasan. Apalagi yang menyangkut kepentingan mayoritas rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun