Gaduh Kabinet
["Jokowi bersama Netizen"]
“Itu dinamika biasa. Kan perbedaan itu biasa,” kata presiden Joko Widodo di sela-sela meninjau jalan tol Medan-Binjai, di Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016).
Memang, di beberapa media massa atau lini masa sosial media, beberapa hari ini lagi terjadi perbincangan hangat terkait persoalan yang menyangkut sebagian besar publik di negeri yang kaya akan sumber daya ini.
Menurut catatan harian Warta Kota (3 Maret 2016), dari 5 Jejak Kegaduhan Antarmenteri didalam #Kabinet_Jokowi yang menurut saya cukup strategis adalah:
1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW,
2. Perpanjangan Kontrak Freeport,
3 (tiga) Persoalan diatas memang cukup menarik perhatian sebagian besar “rakyat pinggiran” selama 18 tahun paska perjuangan Reformasi 1998 karena energi dan sumber daya mineral harus “Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu mengandung arti bahwa apa yang dihasilkan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu, harus benar-benar untuk rakyat, untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua orang, dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang”.
“Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian nasional kita,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas yang membahas Blok Masela, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Inilah sesungguhnya yang dimaksud oleh Visi Trisakti Presiden Jokowi tentang Kadaulatan Politik dan Kemandirian Ekonomi nasional kita. “Kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi yang menjadi prasyarat dasar bagi teriaganya otonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Semakin tinggi kemandirian ekonomi, semakin tinggi pula otonomi dalam pembuatan kebijakan nasional”.
