Fenomena Pemerintah "Turun Tangan" Setelah Viral, yang Kerja Sebenarnya Netizen?

Pemerintah dan instansinya tampaknya sedang sibuk panen kritikan dari masyarakat Indonesia. Ribuan tweet memuncaki trending topic di aplikasi Twitter. Apa yang menyebabkan para netizen ini menyerukan kritik pedas kepada pemerintah? Apa benar pemerintah Indonesia lambat dalam mengerjakan tugasnya atau apakah itu sebuah dalih untuk mengambil keuntungan bagi pihak tertentu?

Semenjak bulan April, media sosial penuh dengan isu jalanan rusak di provinsi Lampung yang menjadi topik pembicaraan hangat dimana-mana. Hal ini pertama kali dipublikasikan oleh seorang pengguna akun TikTok @awbimax dengan nama asli Bima Yudho. Ia mengupload sebuah video di platform tersebut dengan judul "Alasan Lampung Gak Maju-maju". Ia menyatakan salah satu alasannya adalah masalah infrastruktur tak memadai. Kondisi jalanan di Lampung memang faktanya sangat rusak dan tidak layak digunakan. Setelah video tersebut viral, netizen ramai mengkritik kinerja pemerintah daerah, khususnya gubernur Lampung yaitu Arinal Djunaidi. Bukannya merespon kritik netizen dengan membenahi jalanan rusak di Lampung dengan segera, Arinal Djunaidi justru menegaskan orang tua Bima untuk tidak mengkritik ataupun membuat konten yang menyudutkan provinsi Lampung. Hal ini sangat salah karena Arinal Djunaidi selaku tokoh yang mewakili rakyat seharusnya mau menerima kritikan masyarakat dan mengevaluasi kinerjanya bukannya menutup mulut rakyat. Tetapi, berkat netizen yang membela Bima akan hal ini, Arinal Djunaidi pun menarik kata-katanya dan langsung melakukan perbaikan jalan di Lampung.

 
Fenomena ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Semenjak era media sosial, masyarakat bisa berpendapat bebas di internet tentang segala hal termasuk mengkritik pemerintah. Selain kasus jalanan rusak di Lampung viral dan pemerintah daerah turun tangan, ada beberapa kasus lainnya yang bisa dijadikan sebuah "bukti" bahwa benar pemerintah baru bergerak jika sudah viral. Tak hanya perkara infrastruktur, mereka juga lambat dalam menjamin fasilitas kesehatan. 

Seorang WNA dengan disabilitas di Bali dipersulit oleh pihak Bea Cukai Ngurah Rai Bali. WNA tersebut membutuhkan alat bantu kencing yang telah dikirim dari negaranya, tetapi pihak Bea Cukai malah menyuruh untuk mengurus ke Kementerian Kesehatan terlebih dahulu, WNA tersebut pun kesal, begitu juga para netizen yang turut geram melihat kinerja Bea Cukai yang seakan-akan "melempar' WNA tersebut dari tanggung jawabnya dan juga berkomentar bahwa Bea Cukai sengaja melakukan itu agar orang yang dipersulit tersebut mau mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan barangnya. Setelah video tersebut viral dan ditonton sebanyak 1 juta kali di aplikasi TikTok, akhirnya pihak Bea Cukai memberikan alat bantu kencing kepada WNA asal Finlandia tersebut. 

Kedua kasus ini sangat mendukung opini saya bahwa pemerintah bekerja dengan lambat, selalu mengesampingkan kewajiban mereka untuk melayani kebutuhan rakyat demi kepentingan pribadi. Pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu aduan dan kritikan dari masyarakat di media sosial. Dan jika pemerintah membatasi kebebasan berpendapat tersebut maka Indonesia akan mengalami kemunduran.