Baru-baru ini seperti dilansir oleh sebuah situs berita internet, Ahok kembali melanjutkan kritik pimpinannya gubernur Jokowi terhadap pemerintah pusat tentang kebijakan pengadaan transformasi masal.
Menurutnya pemerintah pusat harus lebih mengutamakan transformasi masal.Mengingat kebutuhan akan transformasi masal adalah salah satu kebutuhan yang sifatnya darurat.Dalam himbauannya
Ahok meminta supaya pemerintah pusat menganggarkan dana khusus yang dimasukan kedalam RAPBN untuk pengadaan kereta api yang diserahkan langsung kepada mentri perhubungan.
Ahok kemudian menyoroti tentang sistem anomali pajak dari pemerintah pusat atas pengadaan transportasi masal.salah satu contoh dengan mengenakan tarif 10 % terhadap pengadaan bus trans jakarta.sebaliknya malah mengenakan tarif pajak 0% pada mobil impor murah.
mungkin ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dimana seorang kepala pemerintah daerah berani secara terbuka menunjuk kebijakan ngawur yang diambil pemerintah pusat.
Diluar nalar mungkin banyak yang bertanya bagaimana mungkin pemerintah pusat bisa menggunakan kebijakan dengan memakai logika yang aneh.
Terlebih lagi sebuah kebijakan yang menyangkut kebutuhan hajat rakyat banyak.
