Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari: Demo Boleh, Asal Tertib

Aksi kekerasan dalam unjuk rasa yang digelar Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) pada pekan lalu diakui sangat disesalkan oleh pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin. Pasalnya, sebagian besar anggota organisasi tersebut merupakan mahasiswa di kampus yang berlokasi di Jl. Achmad Yani Kilometer 4, Banjarmasin.

Ditemui di sela dialog di Gedung DPD KNPI Kalsel tadi sore, Rabu (19/09), Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Jalaluddin, M. Hum mengungkapkan pihak kampus tidak pernah melarang mahasiswanya melakukan aksi unjuk rasa, namun juga harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mencederai demokrasi. "Membuat organisasi itu kan salah satu bagian dari kebebasan berserikat, apalagi jika tujuannya untuk mengembangkan karakter dan potensi individu yang bersangkutan," jelasnya.

Ditanya terkait status organisasi mahasiswa tersebut, Ia menjelaskan statusnya berada di luar struktur kampus, namun tidak menampik jika anggotanya banyak berasal dari mahasiswa perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama RI. Unjuk rasa menurutnya tidak perlu izin dari pihak kampus, kecuali jika membawa bendera institusi tersebut. Pria paruh baya ini hanya berpesan agar mahasiswanya tidak berlaku anarkis dalam berbagai aksi unjuk rasa, apalagi saat bertindak sebagai perwakilan kampus. "Demo boleh, asal tertib," pungkasnya.

Ketua Umum LSISK - Abdul Hakim

Sementara itu dijelaskan Abdul Hakim, Ketua Umum LSISK, pengrusakan fasilitas di gedung DPRD Kalimantan Selatan itu merupakan tindakan spontan dari para peserta aksi yang sudah di luar kendali. Menurutnya hal itu dilakukan di luar kesadaran, karena ada sejumlah hal yang memicu emosi peserta aksi.

"Aksi yang pertama tanggal 7 September lalu, kita sudah dengan cara damai, tapi nyatanya dewan tidak ada di tempat," tuturnya. Kejadian yang berujung pada aksi anarkis itu jelas Hakim, sebenarnya diawali dari niatan pihaknya untuk memberikan gertakan karena menilai tidak ada respon positif dari DPRD Provinsi, untuk menghadirkan anggota Komisi 2 yang membidangi masalah perekonomian. Di mana pada aksi sebelumnya tanggal 10 September, ada dua jadwal kegiatan yang berbeda dengan yang dipegang mahasiswa dan Sekretariat. Sehingga muncul dugaan bahwa jadwal dirubah secara mendadak, untuk menghindari pertemuan dengan peserta aksi. Sekali lagi ditegaskannya, tidak ada rencana untuk merusak fasilitas negara, apalagi sampai mencederai demokrasi dan menodai niatan awal aksi.

Ditambahkannya, tindakan represif aparat kepolisian terhadap para peserta aksi saat itu juga disesalkan, apalagi dari pihak mahasiswa ada yang mengalami luka-luka. Baik luka akibat pukulan saat aksi berubah anarkis, maupun luka gigitan anjing polisi terhadap salah satu mahasiswi yang saat itu berada di lokasi aksi.

Mahasiswa jelas Hakim, tidak akan jera untuk terus menyuarakan aspirasinya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Selama apa yang diperjuangkan adalah hal yang benar dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.(Ev)