Penyebaran corona di Indonesia terus menggelora karena cara penanganannya, persis seperti peribahasa "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari".
Berbagai pembahasan mengapa terjadi demikian, juga sudah mengemuka seperti sorotan dan sikap pemerintah, sorotan dan sepak terjang stakeholder terkait, serta sorotan terhadap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia di luar masalah rekayasa dan konspirasi corona, sebab faktanya kini semua negara di dunia kelabakan menghadapinya.
Sehingga dapat disimpulkan tiga serangkai antara pemerintah, stakeholder terkait, dan masyarakat, adalah sama-sama menjadi penyumbang masalah terbesar mengapa corona terus tumbuh subur dan semakin menjamur di Indonesia.
Siapa menyangka bahwa Indonesia ternyata sekarang menjadi pusat wabah corona di Asian dan Asia, yang bukan mustahil hingga dunia, sebab berdasarkan data terbaru Rabu (12/8/2020) pukul 12.00 WIB, dalam 24 jam terakhir, diketahui ada penambahan 1.942Â kasus baru Covid-19 di Indonesia yang dilansir dalam situs Covid19.go.id.
Sehingga saat ini ada 130.718 kasus Covid-19 di Indonesia, Â terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020 dan semua 34 provinsi pun sudah terwabah.
Lemahnya penuntun dan panutan
Mengapa kasus menjadi semakin tak dapat dikendalikan di Indonesia? Kata kuncinya saya sebut lemahnya "panutan- tuntunan dan disiplin -ketegasan" serta tak pernah lahir program penyadaran kepada masyarakat yang membumi.
Tiga serangkai yang menjadi pemicu kasus terus membengkak, semuanya kompak tak dapat jadi panutan-tuntunan dan disiplin-ketegasan.
Bila di analisis, Â pertama, pemerintah dalam hal ini Negara, hingga saat ini terus konsisten setengah hati tak dapat jadi panutan dan tak dapat menuntun serta tak disiplin dan tak tertib dengan aturan dan kebijakan yang dibuat.Â
Sejak sebelum corona hadir sampai kasus merambah Indonesia, Jokowi dan pemerintahannya lebih memilih menyelamatkan ekonomi ketimbang nyawa rakyat dari serangan corona.Â
Malah sempat menggalakan pariwisata dan terus membuka pintu masuk Indonesia. Setelah itu, kebijakan yang dibuat pun terus berubah-ubah tak konsisten bahkan terus berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah.