Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Niat berbagi

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Nadiem Membantah PJJ Bukan Kebijakannya?

15 Juli 2020   21:53 Diperbarui: 30 Juli 2020   00:11 151
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Tribunnews.com

Sudah saya tulis menyoal PPJ, PJJ permanen yang dibantah, Kurikulum Transisi, pendidikan hakikatnya tatap muka, hal yang harus dilakukan guru bila belajar dengan PJJ, dan terutama sudah saya tulis dan saya pertanyakan tentang logika dan rasionalnya membuka dan memaksakan tahun ajaran baru di bulan Juli dengan tetap mengabaikan kondisi dan perkembangan corona.

Masa hari gini, mas Nadiem mengeluarkan bantahan bahwa PJJ bukan kebijakannya yang terkesan "lempar batu, sembunyi tangan".

Aneh sekali, setelah memberikan wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) permanen, di bantah oleh bawahan Mendikbud, meski informasi PJJ permanen disampaikan oleh sang Menteri di hadapan anggota DPR. Lalu, menyoal PJJ permanen terus menjadi polemik, hari ini Mas Nadiem bikin bingung lagi.

Ini apa-apaan ya? Ini masalah pendidikan, mengapa jadi beritanya ikut-ikutan membingungkan masyarakat seperti persoalan lain yang memang terus dibikin bingung oleh pemerintah karena komunikasi publik para pembantu presiden yang kurang mumpuni atau memang disengaja?

Coba, pasti atas pernyataan terbaru Nadiem, berbagai pihak dan masyarakat Indonesia tentu akan kembali bertanya. Padahal jelas-jelas tahun ajaran baru 2020/2021 baru berjalan tiga hari.

Setelah di depan parlemen Nadiem menyatakan tentang rencana PJJ yang kemudian di bantah, hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan kebijakan yang diinginkan pihaknya. Namun, hal tersebut harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kok aneh, PJJ bukan kebijakan dari pihaknya. Lalu, ini kebijakan presiden atau menteri lain, atau pihak mana? Jelas-jelas menyoal pendidikan ada di bawah naungan Nadiem. 

Tetapi mengapa kemudian Nadiem menyampaikan hal yang bertolak belakang saat melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengenai pembahasan kondisi Pendidikan di Indonesia saat masa pandemi ini.

Apa yang disampaikan Nadiem, jelas-jelas seperti sedang bermain dalam adegan-adegan panggung sandiwara pendidikan. Coba apa yang disampaikan?

"Mengenai pendidikan di masa Covid-19, saya mau menjawab garis besar. Prinsip dasar, sedikit ada miss persepsi mengenai PJJ. PJJ seolah olah kita yang inginkan. PJJ bukan hal yang kami inginkan," ujar Nadiem di Ruang Rapat Banggar, Rabu (15/7/2020) yang kini sudah terpublikasi di berbagai media nasional.

Mengapa Nadiem mengatakan ada miss persepsi (lagi-lagi dalam bahasa Inggris) mengenai PJJ dan mengungkap bahwa PJJ bukan yang Nadiem inginkan?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun