Di ranah kemasyarakatan (horizontal), pembaharuan karakter dan mentalitas serta kemandirian adalah kunci utamanya. Bersikap adil, berpendirian kukuh, mencintai kebenaran adalah mandat yang harus dikerjakan bersama-sama. Saling menghidupi, saling menumbuhkan, dan saling menguatkan, karena kita tidak mungkin melakukan semuanya sendirian. Demikian pula membangun kemandirian dalam segala aspek kehidupan, sosial, ekonomi, dan budaya, hanya bisa dikerjakan bersama-sama.
Ranah kekuasaan (kepemimpinan), juga memberikan kontribusi yang hampir sama besarnya, karena pada dasarnya manusia Indonesia mencintai, tunduk, dan mengambil inspirasi dari para pemimpinnya. Kondisi sebuah masyarakat tergambar dari para pemimpinnya.
Syarat utama dari kepemimpinan Indonesia adalah kesungguhannya mengangkat harkat dan martabat rakyat sehingga mampu menikmati keberkahan Indonesia, bukan hanya berebut memakan remah-remah yang disisakan oleh penguasa. Kesungguhan tentu bukan sekadar kata-kata atau pidato menyala di depan kamera. Keseluruhan sistem, harus ditujukan kepada kepentingan umum, bukan hanya bekerja untuk kalangan tertentu.
Di bidang ekonomi, kemandirian bangsa harus menjadi tujuan utama. Apalah artinya ekonomi berkembang jika sebagian besar tetap bergantung kepada luar negeri, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Industri strategis, terutama yang berkorelasi dengan sektor pangan, energi, industri dasar, industri pertahanan, transportasi dan komunikasi, harus mandiri dan sanggup berkembang menjadi kekuatan regional bahkan dunia. Penguasa wajib memenuhi amanat ini dengan program terencana. Masyarakat harus membantunya dengan mengendalikan sifat konsumtifnya pada barang-barang impor.
Pemerataan ekonomi menjadi satu tarikan nafas bersama pertumbuhan. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pertumbuhan yang menunda pemerataan selalu menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan dan favoritisme yang tidak bertanggung jawab. Pemerataan berarti perluasan akses kepada sumber daya ekonomi dengan memprioritaskan pengembangan si kecil agar mampu mengejar yang lebih besar.
Di bidang hukum, penegakan hukum terhadap aparat hukum harus menjadi prioritas sebelum melebar kemana-mana. Bagaimana kita hendak menyapu ruangan kotor jika sapunya sendiri kotor. Ketidakfokusan pada pembersihan aparat hukum menyebabkan hukum tetap akan tunduk pada kehendak politik yang berujung kepada cara tebang pilih dan kriminalisasi politik. KPK tetap harus dilanjutkan namun sebaiknya mereka lebih fokus kepada pembersihan aparat hukum, agar prioritas penegakan hukum dapat diukur kemajuannya. Apa artinya ada KPK jika tidak mampu menularkan kinerjanya kepada aparat hukum yang lain. Dengan cara yang sekarang, pemberantasan korupsi dapat memakan waktu ratusan tahun, karena KPK hanya satu institusi saja yang tidak mungkin menyelesaikan seluruh Indonesia.
Tidak mungkin, dan tidak perlu ada senopati pamungkas sakti mandraguna yang dapat menyelesaikan semuanya. Yang perlu adalah mengembangkan sistem. Suatu saat kita tidak butuh KPK lagi karena seluruh aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) telah mampu bekerja sesuai fungsinya. Kesanalah tujuannya. Pemberantasan korupsi tanpa membangun kerangka sistemnya, akan membuka peluang datangnya masuk angin dan jebakan politik, sebab KPK tetap terdiri dari manusia biasa yang tidak sakti.
Rasionalisasi birokrasi adalah satu-satunya jalan membangun birokrasi agar lebih efisien. Rasionalisasi tidak melulu mengacu kepada jumlah tetapi juga perbandingannya dengan kinerja. Diperlukan sanksi yang lebih keras kepada aparat birokrasi yang tidak cakap. Outsourcing dan model lelang jabatan dapat dikembangkan lebih canggih untuk menantang konservatisme birokrasi.
Pendidikan nasional harus dibangun pada kerangka yang bertumpu pada pembentukan integritas manusia Indonesia. Integritas berarti keseimbangan antara elemen kecerdasan, emosional-mental, dan spiritual. Penguasa wajib merombak ulang visi pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang melihat siswa didik seperti celenganyang diisi dengan semua jenis pengetahuan. Pembentukan watak dan karakter harus diutamakan sejak usia dini dan pendidikan dasar.
Kesehatan seluruh warga negara Indonesia adalah tanggung jawab negara dan penguasa. Kebijakan BPJS perlu dikembangkan lagi, lebih komprehensif, sehingga tidak hanya indah di atas kertas. Sebab salah satu yang membedakan manusia dan binatang adalah caranya melihat dan memperlakukan anggotanya yang sakit. Selain itu, kesehatan warga adalah salah satu elemen penting yang menjadi syarat produktivitas bangsa.
Penguasa sebaiknya tidak lagi mengurus hal-hal yang tidak menjadi urusannya, misalnya pengembangan kebudayaan. Yang bisa dilakukan di sektor ini hanyalah menjadi fasilitator yang mempermudah masyarakat mengembangkan kebudayaannya.
Tentu saja, kebangkitan yang sesungguhnya tidaklah semudah uraian di atas.
