Mengupas Kemiskinan di Konawe Selatan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai negara. Sebagaimana yang kita tahu kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan di wilayah yang mereka bina, dengan mengalokasikan bantuan dan sumber daya yang ada, belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang masih terdapat masalah kemiskinan di dalamnya. Dari pulau Sumatera hingga Papua memiliki masalah kemiskinan masing-masing khususnya di Kabupaten Konawe Selatan.

Sumber: sultra.bps.go.id 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  pada tahun 2021---2023 Konawe Selatan berada di posisi pertama sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara berturut-turut di Provinsi Sulawesi Tenggara.  Meskipun pada tahun 2022 sempat menurun, akan tetapi pada tahun 2023 meningkat menjadi 36,84 ribu jiwa atau naik sebesar 1,05 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Kemiskinan sendiri memiliki keterkaitan dengan pengangguran, karena jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan maka kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat yang miskin. Menurut Sukirno (2021) tingginya tingkat kemiskinan disebabkan oleh jumlah pengangguran pada suatu wilayah. Bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahunnya, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak bertambah menyebabkan terjadinya pengangguran. 

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Jika dilihat dari publikasi BPS Konawe Selatan, pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15tahun ke atas tercatat sebanyak 230.704 jiwa, meningkat menjadi 234,502 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan sebesar 1,65% ini jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang besar tentunya akan menciptakan kondisi pengangguran. Keterbatasan lapangan kerja di tahun 2022 menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia dapat terserap di pasar kerja. Pada tahun 2021, pengangguran terbuka (TPT) di Konawe Selatan sebesar 2,14 persen. Angka ini naik menjadi 2,95 persen pada tahun 2022. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja di Konawe Selatan, terdapat sekitar 2---3 orang yang tidak bekerja.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Konawe Selatan berdasarkan klasifikasi United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2022 berada pada kategori sedang di mana pada tahun 2020 IPM di Konawe Selatan sebesar 68,2 dan meningkat menjadi 69,36 pada tahun 2022 (BPS, Susenas Maret). Meskipun masuk dalam kategori sedang, Konawe Selatan masih tertinggal.

Sebenarnya menghadapi masalah kemiskinan ini tidak akan ada habisnya. Berdasarkan permasalahan yang ada mulai dari pengangguran dan hal lainnya yang menjadi penyumbang besar terjadinya kemiskinan diperlukan kerjasama berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah tetapi seluruh kalangan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dari sisi pemerintah perlu memperbaiki Sumber daya yang ada sehingga masyarakat di Konawe Selatan dapat menambah value mereka agar menjadi berkualitas, menyediakan lapangan pekerjaan agar terserapnya tenaga kerja ke pasar kerja. Selain itu, sari sisi masyarakat dituntut agar berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini ditujukan agar masyarakat Konawe Selatan untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya sehingga program pemerintah yang ada, dapat berjalan dengan baik.