Budaya Patriarki dan Partisipasi Dalam Bidang Politik di Era Demokrasi

Budaya patriarki adalah sistem sosial yang dimana kekuasaan dan kendali dominan dipegang oleh  laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, tidak mandiri dan bergantung. Pandangan seperti inilah memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga berpihak pada budaya patriarki. Ada berbagai anggapan mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik, pada umumnya bisa dikatakan terlambat, sebab banyak stigma yang menyatakan bahwa perempuan diidentik dengan sektor domestik sehingga sangat sedikit perempuan yang turut andil dalam dunia politik. Dalam hal ini seringkali mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Di sisi lain, partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau kampanye politik.

Dalam era demokrasi, partisipasi politik sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan kepentingan mereka diwakili dalam kebijakan publik. Namun budaya patriarki dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Perempuan seringkali dianggap kurang mampu atau kurang berpengalaman dalam bidang politik, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat secara aktif.

Budaya patriarki itu sangat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam bidang politikkalau dilihat dari sejarah perempuan tidak diperbolehkan ikut campur dalam hal apapun apalagi berhubungan dengan politik. Tetapi sekarang sudah banyak kemajuan, dan perempuan sudah punya kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk ikut serta dalam politik. Akan tetapi tatap saja ada stigma dan diskriminasi yang kadang masih menghambat partisipasi perempuan.

Pentingnya mengatasi budaya patriarki dan memberi kesempatan yang sama untuk perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik klau tidak gimana bisa kita jadi masyarakat yang inklusifdan representative. Namun ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempauandan mengatasi budaya patriarki. Salah satunya adalah degan memebrikan pendidikan politik yang memadai bagi perempuan sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang proses politik dan kebijakan public. Selain itu, partai politik dan pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang memfasilitasi ketterlibatan perempuan dalam poltik, seperti kuota dalam pemilihan umum.