Pph Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri (Waluyo, 2016).

PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah "pemotong" yang dimaksudkan adalah objek yang dikenakan pajak PPh Pasal 21. Pemotongan tersebut berasal dari penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Ditinjau dari sistem pemungutannya, PPh pasal 21 ini menggunakan with holding system yaitu dimana pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat dan bukan wajib pajak sendiri.

referensi:
Mardiasmo, 2013, Perpajakan, Yogyakarta:Andi.

Waluyo. 2016. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat