Mohon tunggu...
Siti Nurafikq
Siti Nurafikq Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di kalimantan timur yaitu Universitas Muhammadiyyah Kalimantan timur ( UMKT )

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mengukur Kebijakan Lingkungan: Evaluasi Dampak dan Kelangsungan Implementasi

30 Desember 2023   10:29 Diperbarui: 31 Desember 2023   00:16 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

       Kebijakan lingkungan merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi planet ini dari dampak negatif aktivitas manusia. Evaluasi dampak dan kelangsungan implementasi kebijakan lingkungan menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki metode-metode yang digunakan untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan implementasinya. Kebijakan lingkungan merupakan instrumen penting dalam menangani isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan. Evaluasi kebijakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengukuran dampaknya tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipertahankan dan diimplementasikan dalam jangka panjang.

        Kebijakan lingkungan merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi planet ini dari dampak negatif aktivitas manusia. Evaluasi dampak dan kelangsungan implementasi kebijakan lingkungan menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki metode-metode yang digunakan untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan implementasinya.

         Kebijakan lingkungan merupakan instrumen penting dalam menangani isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan. Evaluasi kebijakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengukuran dampaknya tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipertahankan dan diimplementasikan dalam jangka panjang.

       Analisis kebijakan terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kebijakan terhadap lingkungan hidup dan faktor-faktor yang ikut  berpengaruh terhadap kebijakan terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu analisis kebijakan terhadap lingkungan hidup merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

       Menurut Osborne Dan Plastrik (2004), bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional, sehingga memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan peluang serta mampu menyeimbangkan antar berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal tersebut membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh fokus pada visi, misi dan melaksanakannya dengan baik.

       Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.” Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

       Metode Evaluasi Dampak Kebijakan Lingkungan
a. Analisis Dampak Lingkungan (EIA):
EIA merupakan metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan lingkungan sebelum diimplementasikan. Proses ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi dampak potensial terhadap lingkungan.

b. Analisis Siklus Hidup (LCA)
 LCA digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan dari tahap produksi hingga pemakaian dan pembuangan. Penerapan LCA pada kebijakan dapat memberikan pandangan komprehensif terhadap dampak kebijakan secara keseluruhan.

c. Pendekatan Indeks Kinerja Lingkungan
Pembuatan indeks kinerja lingkungan memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap dampak kebijakan. Indeks tersebut dapat mencakup parameter-parameter seperti emisi gas rumah kaca, kualitas air, dan kerusakan habitat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kelangsungan implementasi kebijakan lingkungan

 1. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Kelangsungan implementasi kebijakan lingkungan dapat ditingkatkan jika kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dinyatakan dalam Agenda 2030 PBB. Pengelolaan Konflik dan Konsistensi Kebijakan: Kemampuan untuk mengelola konflik antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan lainnya dan memastikan konsistensi dapat mendukung kelangsungan implementasi.

2. Keterlibatan Sektor Swasta: Kolaborasi dengan sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknis, serta membantu meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan lingkungan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun