Mohon tunggu...
sitimeisyaazahra
sitimeisyaazahra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

be yourself

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Kritik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia: Apa yang Perlu Diperbaiki?

31 Desember 2024   17:34 Diperbarui: 31 Desember 2024   17:40 18
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Kritik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia: Apa yang Perlu Diperbaiki?

Sistem peradilan di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai masalah yang sering menimbulkan kritik dari masyarakat. Beberapa aspek perlu diperhatikan agar sistem peradilan kita menjadi lebih baik dan adil.  

Salah satu kritik utama adalah adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau uang. Contohnya, kasus besar dengan pelaku dari kalangan elit sering kali berjalan lambat atau bahkan tidak terselesaikan. Sebaliknya, masyarakat kecil sering mendapat hukuman berat untuk pelanggaran ringan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip keadilan.  

Masalah lain adalah korupsi dalam lembaga peradilan. Beberapa oknum hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya terlibat dalam praktik suap. Korupsi ini membuat putusan pengadilan tidak lagi berdasarkan kebenaran, melainkan pada siapa yang mampu membayar lebih. Korupsi semacam ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.  

Selain itu, birokrasi yang rumit dan proses hukum yang lambat juga menjadi persoalan. Banyak kasus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diputuskan, yang menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Kondisi ini tidak hanya membebani sistem, tetapi juga membuat keadilan terasa jauh dari jangkauan masyarakat.  

Solusi untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia meliputi beberapa langkah. Pertama, memperkuat pengawasan terhadap aparat hukum agar bebas dari korupsi. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial harus diberi wewenang lebih besar untuk menindak pelanggaran. Kedua, perlu dilakukan reformasi birokrasi di lembaga peradilan agar proses hukum lebih cepat dan efisien. Ketiga, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.  

Sistem peradilan yang adil dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan perbaikan yang menyeluruh, sistem peradilan di Indonesia dapat berfungsi sebagaimana mestinya: melindungi hak dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun