Masa Pergerakan Nasional
Awal abad ke-20 merupakan titik balik penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pada masa ini, mulai muncul kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Sejumlah tokoh pergerakan nasional, seperti Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Dr. Soetomo, menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan.
Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sekolah ini memiliki pendekatan pendidikan yang berbeda dari sistem pendidikan kolonial. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang didasarkan pada kebudayaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pendidikan di Taman Siswa bertujuan untuk membentuk manusia merdeka, baik dalam berpikir maupun bertindak, serta memiliki kesadaran nasional yang kuat. Konsep pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara kemudian dikenal dengan prinsip "Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani", yang berarti bahwa seorang pendidik harus memberikan teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang.
Selain Taman Siswa, ada juga lembaga pendidikan lainnya yang turut berperan dalam memajukan pendidikan dan memperjuangkan kemerdekaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, memiliki perhatian besar pada pendidikan sebagai alat untuk memberantas kebodohan dan keterbelakangan di kalangan umat Islam. Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah modern yang berbasis pada ajaran Islam, namun dengan kurikulum yang lebih maju dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern.
Pendidikan Pasca-Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa untuk membangun bangsa yang kuat dan maju, pendidikan harus menjadi fondasi yang kokoh. Oleh karena itu, pendidikan nasional didesain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
Pada masa awal kemerdekaan, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pendidikan adalah tingginya angka buta huruf dan minimnya akses pendidikan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan berbagai program pendidikan, seperti Gerakan Aksara  yang bertujuan untuk memberantas buta huruf, serta membuka sekolah-sekolah baru di seluruh pelosok negeri.
Pada masa Orde Lama (1945-1965), kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan ideologi politik yang kuat. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang loyal terhadap negara dan ideologi Pancasila. Namun, pada masa ini, pendidikan juga sering kali dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk mengendalikan rakyat. Sistem pendidikan yang sangat sentralistik dengan kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia diterapkan untuk menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa.
Di masa Orde Baru (1966-1998), pendidikan mengalami beberapa kemajuan, terutama dalam hal perluasan akses pendidikan dasar. Pemerintah Orde Baru meluncurkan Program Wajib Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat sekolah dasar. Namun, seperti halnya pada masa sebelumnya, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada masa ini, kurikulum pendidikan lebih banyak menekankan pada ideologi Pancasila dan stabilitas politik, sementara aspek kritis dan partisipatif kurang dikembangkan.
Pendidikan di Era Reformasi dan Kontemporer
Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa angin perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah desentralisasi pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kondisi lokal masing-masing daerah.
