Ketika saya mengikuti Seminar Nasional Tentang Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta yang diselenggarakan Anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, AM Fatwa. Sabtu, 21 Desember 2013 di Hotel Pan Sari Pacifik Jakarta yang diikuti lebih dari 500 peserta termasuk hadirnya Bos Rekor Muri Jaya Suprana yang menganugerahkan Rekor Muri Kepada AM. Fatwa sebagai Inisiator Hak bertanya Kepada Presiden tentang Mobil Murah yang mendapat dukungan terbanyak sepanjang sejarah DPD RI. Dengan menghadirkan 9 (sembilan) Nara Sumber dari berbagai Kementerian, Pengamat ahli sesuai tema Seminar dan Anggota DPD RI/DPR RI.
Teringatsurat yang pernah saya kirimkan Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Tanggal, 26 November 2012. Surat yang maksud dan tujuannya sama, juga saya kirimkan Kepada Menko Perekonomian, Menteri PU, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Dirut Jasa Marga. Tanggal, 27 Desember 2012
Maksud dan tujuan usulan, agar Gubernur membuat gebrakan/terobosan spektakuler dengan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Terutama mengatasi kemacetan untuk sarana Angkutan Trasportasi Massal (Bus Trans Jakarta). Saya katakan spektakuler karena usulan yang saya sampaikan agak melawan arus, serta melibatkan banyak Instansi. Usulan tersebut untuk mengatasi kebuntuan yang selama ini menjadi masalah besar khususnya Pengguna Angkutan Transportasi Masal. Sedangkan yang dimaksud tidak membuat gejolak dimasyarakat, karena pada saat itu banyak wacana yang munjul, sehingga membuat masyarakat resah terutama wacana akan diberlakukan system genap ganjil dan lainnya.
Adapun inti usulan agar Pemprov DKI Jakarta membuat Jalur Khusus untuk Bus Trans Jakarta di dalam jalan tol.
Usulan yang saya sampaikan saat itu, selain untuk memberikan dukungan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur menjelang 100 hari memimpin Provinsi DKI Jakarta, juga atas Statemen Gubernur yang dilansir diberbagai media elektronika pada Kamis, 22 November 2012. “Jalan Toll yang ada di Jakarta hanya untuk kepentingan mobil pribadi - bukan untuk sarana Transportasi massal” serta menolak menandatangani rencana Pembangunan Enam Jalan Tol di Jakarta – padahal Pembangunan tersebut atas Instruksi Wakil Presiden RI. Usulan tersebut sebagai wujud partisipasi warga Jakarta mengingat ketika itu Gubernur menjaring aspirasi dari masyarakat.
Adapun alasan usulan pembuatan jalur tol didalam tol:
Pertama: Pengelola jalan Toll, harus ikut bertanggungjawab atas kemacetan di Jakarta, akibat yang ditimbulkan dari pembuatan jalan tol secara masal.
Kedua: Jalur khusus Bus Trans Jakarta harus dibuat bersebelahan dengan jalan tol, supaya pengguna mobil pribadi bisa menyaksikan langsung kelancaran bus Trans Jakarta/APTB di jalur khusus dalam tol.
Karena untuk mengajak pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan masal tidak mudah jika tidak melihat bukti nyata. Saya bisa bayangkan pengguna mobil pribadi begitu melihat Bus Trans Jakarta/ATPB melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan mobil-mobil pribadi jalannya tersendat-sendat bahkan tidak bergerak, pasti hari berikutnya akan “pindah jalur”. (Usulan tersebut untuk jalan tol dalam kota maupun untuk luar kota)
Ketiga: Sisi kiri/bahu tol luar Kota Jakarta, lahannya masih cukup untuk dibuat jalur khusus, seandainya kurang lebar, lebih mudah membebaskan dibanding harus melakukan pembebasan baru. (supaya segera bisa dilaksanakan)
Keempat: Tarif tol untuk Bus Trans Jakarta/APTB tidak sama dengan tarif bus/angkutan umum lainnya/seriap masuk tol (Koordinasi antar instansi terkait/Pemprov supaya tidak ada yang dirugikan)
Untuk mendukung lancarnya operasional Bus Trans Jakarta/ APTB
Pertama: Setiap Halte Jalur khusus harus disediakan tempat parkir untuk penitipan kendaraan dengan harga serendah mungkin, kalau bisa dibuat /hari
Kedua: Dibuat Pool Transit Bus Trans Jakarta/APTB di pinggir kota/dalam kota,
Sebagai warga yang ingin melihat Jakarta bebas dari kemacetan, pada seminar sebagaimana tersebut diatas saya juga mengusulkan agar Bus Trans Jakarta dibuatkanseparator tanpa putus.
Untuk lebih lengkapnya baca artikel :Trans Jakarta harus dibuatkan separator tanpa putus.