Mengutip quote Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), "Yang penting negara adil, rakyat sejahtera", begitulah SBY menggambarkan harapan rakyat yang sesungguhnya. Sangat sederhana. Tidak perlu diksi politik atau pun ekonomi yang rumit dan bertele-tele.
Bahasa sederhana dari harapan rakyat tersebut tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Ia menjadi bahasa paling murni dari sanubari rakyat serta melekat dalam berbagai situasi zaman dan pemerintahan. Setidaknya, jika kita membaca banyak literature peradaban, hampir semua rezim/pemerintahan yang hancur diakibatkan oleh pemerintahan yang tidak peka dengan harapan-harapan sederhana rakyatnya.
Bagaimana dengan Indonesia kekinian? Ya, di tengah pandemi corona saat ini harapan itu semakin memuncak. Rakyat membutuhkan kehadiran negara. Tidak hanya kehadiran secara kebijakan, tapi juga sikap nyata dan empati terhadap derita rakyat.
Wajar apabila negara linglung menghadapi pandemi corona yang menyergap secara tiba-tiba. Tapi tidak tepat juga jika menjadikan corona sebagai alasan dari setiap keteledoran negara. Apalagi jika negara justru memanfaatkan momentum bencana sebagai alat meraup untung. Itu sungguh celaka.
Misalnya, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewacanakan pembebasan napi koruptor dengan alasan penghambatan penyebaran corona di dalam lapas. Pernyataan kontroversial ini menyulut kemarahan. Rakyat mencium ada aroma tak sedap dari wacana ini. Spekulasi yang bermunculan menyebutkan, "tidak ada makan siang yang gratis".
Terlepas dari tidak atau akan dilaksanakannya wacana ini, yang pastinya wacana ini sungguh sangat mencabik-cabik rasa kemanusiaan dan keadilan. Bagaimana mungkin negara bisa berkompromi dengan para koruptor yang membuat manusia Indonesia terhambat kesejahteraannya. Meskipun wacana ini belum menjadi kebijakan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ada baiknya negara mempertimbangkan faktor keadilan demi menjaga harapan sederhana rakyat.
Selain wacana tersebut, baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat juga membuka opsi melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law di tengah situasi pandemi corona. Padahal sebelum ada corona, sejumlah organisasi buruh, tani, masyarakat adat, organisasi wanita, dan lain sebagainya telah kompak beramai-ramai menolak RUU yang disebut 'Cilaka' ini. RUU ini dinilai tidak membuat rakyat sejahtera, tapi justru dianggap bisa membuat rakyat menjadi nelangsa. Pembahasan RUU di tengah aturan physical distancing dianggap rakyat sebagai pengelabuan terang-terangan di siang bolong.
Dalam dua kasus ini, untunglah rakyat Indonesia masih punya Partai Demokrat yang selalu memegang prinsip-prinsip yang ditanam kokoh oleh pendirinya, SBY. Terlihat, politisi Partai Demokrat selalu bersuara lantang menyikapi negara yang mulai berjarak dengan harapan rakyatnya. Partai Demokrat bak alarm bagi pemerintah dan bak pelita bagi rakyat Indonesia. Dia menjadi pengingat bagi pemerintah dan dia menjadi penerang serta penjaga harapan rakyat tentang Indonesia yang adil dan sejahtera.
