Pemerintah Larang FPI karena Negara Punya Legitimasi

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), sekaligus melarang segala aktivitasnya. Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melarang FPI beserta segala simbol, atribut, dan aktvitasnya menurut Misbakhun merupakan bukti kehadiran negara, dalam mempertahankan kepentingannya sesuai konsitusi.

"Kami megapresiasi keputusan pemerintah yang tegas dalam mengambil sikap dan teguh dalam menegakkan aturan lewat keputusan pembubaran DPI dan pelarangan kegiatannya. Negara mempunyai legitimasi dan alasan yang konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI demi melindungi kepentingan negara," ujar Misbakhun (30/12).

Legislator Partai Golkar itu juga menegaskan Indonesia merupakan negara hukum karena itu harus menaati hukum, memasang baliho sekalipun ada hukum serta aturannya, tidak boleh seenaknya. Ketika negara melakukan kewajibannya dalam menegakkan hukum, semua rakyat Indonesia harus mendukungnya.

Misbakhun juga menyayangkan, seharusnya FPI sudah sejak awal diperlakukan sesuai hukum. Ia mengapresiasi ketegasan pemerintahan Presiden Jokowi dalam melarang FPI beserta aktivitasnya dalam rangka penegakan hukum akan menjadi catatan sejarah yang positif.

"Rakyat akan memuji bagaimana ketegasan pemerintahan Pak Jokowi menegakkan hukum serta aturan Pancasila dan konstitusi. Para founding fathers (pendiri bangsa) kita sudah menegaskan Indonesia berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945, itulah fondasi bagi NKRI," katanya.

Pancasila, menurut Misbakhun, memuat kehidupan berbangsa telah menjadi kesepakatan seluruh warga negara Indonesia sejak dahulu. Prinsip ini sudah sejak awal menjadi penjaga sekaligus pemersatu dari keberagaman yang memang hidup di antara warga negara selama ini.

"Sehingga ketika ada individu atau sekelompok orang yang berusaha merusak keberagaman yang selama ini hidup dengan baik, dan bahkan berusaha berada di atas hukum negara, maka itu sama saja dengan berusaha merusak fondasi bernegara yang sudah disepakati bersama hingga saat ini," tegas Misbakhun.