Pada rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia (2/9/2020), dalam membahas asumsi dasar RABN 2021, Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa APBN semakin besar karena defisit yang menjadi imbas dari situasi pandemi. Misbakhun menegaskan kalau pemerintah sedang membutuhkan banyak uang, sehingga biaya utang harus dihemat.
Misbakhun juga menambahkan, bahwa pajak merupakan komponen lain untuk menambah defisit APBN, selain utang. Namun, ia pesimistis dengan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan. "Secara histori kita ini kan sepuluh tahun terakhir tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai (target pajak) apalagi dalam situasi seperti ini, pasti tidak tercapai lagi," ucapnya.
Berdasarkan perhitungan tersebut politikus asal Pasuruan itu pun mengingatkan pemerintah agar pintar berhermat. Misbakhun menuturkan bahwa penerbitan surat utang harus diiringi upaya menghemat komponennya. Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang konsisten dan memberikan kepercayaan diri. "Bahwa pada situasi saat ini yang paling penting adalah sebuah policy yang konsisten dan kemudian memberikan confidence," ujarnya.
Misbakhun juga kembali menyinggung soal konsep burden sharing atau berbagi beban antara pemerintah dengan BI dalam menambal defisit APBN. Ia juga meminta pemerintah dan BI membahas konsep tersebut sejak awal, bila ketentuan burden sharing berlanjut sampai tahun depan. Tanpa pembahasan yang rinci sedari awal, burden sharing dapat berdampak pada kepercayaan pasar.
"Kalau policy itu diambil mendadak kemudian sinyal kepada masyarakatnya bersifat mendadak, ini akan menimbulkan risiko terhadap confidence di market, menurut saya peluang-peluang ini seharusnya dibicarakan sejak awal," kata Misbakhun. Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan, bahwa instrumen moneter harus lebih dioptimalkan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sedang berat saat ini.
