Demokrat Partai Tengah Nasionalis Religius Tidak Ke Kiri, Tidak ke Kanan

Partai Demokrat yang didirikan tahun 2001 hingga saat ini terus berkomitmen kuat dalam perjuangannya, berazaskan Pancasila dengan ideologi pembanguan dan demokrasi, gigih berjuang di garis konstitusi menjadikan negara maju.

Namun sejak konstelasi pemilu pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 hingga saat ini, sungguh prihatin melihat negara sebesar Indonesia dalam menjalankan kompetisi pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin negara dengan menggunakan istilah yang tidak terdidik serta merendahkan adab bangsa ini. 

Bagaimana tidak, usai pilpres sejatinya harus menyatu sebagai sebuah bangsa yang saling mengisi dan melengkapi antar sesama anak bangsa justru masih terus menebar kebencian yang berujung ricuh/gaduh dalam keberpihakkan yang sangat keras dan terus menerus antara kelompok kepentingan yang bersebrangan. Selalu terjadi jika ada kinerja baik dari kelompok yang berseberangan kemudian direndahkan oleh kelompok lainnya. 

Pola seperti ini terus terjadi dan berdampak pemerintah pusat maupun daerah menjadi kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. jika tidak ada kericuhan yang runcing seharusnya sudah bisa menuntaskan banyak persoalan dengan lebih cepat, jika dianalogikan dengan angka dalam rentang 1-10 maka bisa tercapai pada angka 8-9, tetapi saat ini dirasakan justru sebaliknya ke angka 5-5,5 yang berdampak pada ketidak efektifan kinerja pemerintah, padahal energi dan biaya sudah banyak dikeluarkan.

Adanya kelompok yang berseberangan, yang terus menerus tarik menarik masih dalam konteks berkompetisi, padahal kompetisi pemilu sudah berlalu dan sudah ditentukan pemimpin terpilih sah secara konstitusi. Bahkan tokoh yang diusung oleh kelompok lainnya sudah bergabung dengan pemerintah dalam satu wadah yang bertujuan menjalankan proses penyelenggaraan bernegara, tetapi kekuatan tarik menarik antara dua kelompok tersebut masih juga kuat. 

Kemungkinan ada kelompok yang terus memprovokasi situasi agar terus ricuh dengan memicu umat beragama khususnya. Kelompok tersebut merasa puas dan berhasil jika dapat melakukan tindakan tersebut dan berdampak pemerintah kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelompok yang sebenarnya sadar bahwa mereka tidak akan pernah berhasil menguasai pemerintahan dan memilih mengendalikan Indonesia dengan cara yang buruk.

Partai Demokrat yang sejak awal perannya terus mengawal proses perjalanan berbangsa bernegara memiliki spirit dan tanggung jawab besar, sama seperti partai-partai lainnya, terus berkomitmen kuat untuk menjalankan amanah rakyat sesuai rel konstitusi. Partai Demokrat tidak bisa ditarik ke kiri atau ke kanan seperti banyak masyarakat yang menganggap dan menilai partai Demokrat abu-abu dalam bersikap. 

Pertanyaan besarnya, adakah aturan atau Undang-Undang (UU) yang mengatur agar partai Demokrat yang memiliki ciri sebagai partai tengah harus berpihak ke kiri atau ke kanan dalam proses penyelenggaraan bernegara? Jika sadar dan fokus pada pemerintah (bukan kepada orangnya, walau pemerintahan dijalankan oleh orang-orang) fokus pada kritisi kinerjanya, bukan orangnya. 

Sementara kelompok yang masih bersebrangan kuat mereka terlalu fokus pada orang yang menjalankan roda pemerintahan, sehingga tanpa disadari telah merendahkan orang yang menjalankan  kepemimpin tersebut dengan cara yang tidak simpati seperti menghina, menghujat, memaki, memfitnah, hoax dan seterusnya. Kami tegaskan bahwa RUH partai Demokrat jauh dari sikap perilaku demikian, terus menjaga marwah partai dan bangsa sebagai bangsa besar yang memiliki peradaban tinggi/berkeadaban.

Berprinsip bahwa dalam mendukung kinerja pemerintah pusat maupun daerah harus dikawal dan dikontrol dengan cara memberikan support, mendukung dalam arti jika kebijakan pemerintah pusat/daerah baik maka tidak perlu dipersoalkan, namun jika kebijakannya tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat maka dikritisi dengan keras namun tetap dengan memberi solusinya.

Itulah tanggung jawab besar yang diemban partai Demokrat dalam menegakkan konstitusi/peraturan/aturan berbangsa yang wajib dijalankan oleh seluruh komponen bangsa.