Demokrat Partai Tengah Nasionalis Religius Tidak Ke Kiri, Tidak ke Kanan

Spirit yang dibangun bukan untuk memecah belah bangsa dengan cara menarik demokrat ke kelompok yang berseberangan yang terus tarik menarik kepentingan, tetapi berupaya menyatukan dan merekatkan hubungan persaudaraan sebagai bangsa besar yang saat ini butuh kekuatan bersama untuk menghadapi situasi negara yang sedang berat akibat wabah covid-19. 

Disadari bahwa tanggung jawab besar partai politik adalah  selain menarik simpati rakyat tetapi juga dengan cara yang mendidik/terdidik dan bertanggung jawab. Demokrat tidak mau menjadi sumbu kericuhan menambah keadaan semakin berat dan sulit. 

Itulah komitmen partai Demokrat dalam menjalankan program kerja sesuai rule konstitusi, tidak ada tantangan saja tidak mudah menuntaskan banyak persoalan yang muncul, apalagi jika ditambah situasi ricuh karena kepentingan kelompok yang terus saja saling mengklaim paling benar, membuat semakin berat dan lambat kinerja pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul tersebut.

Istilah cebong dan kampret yang sangat populer yang terus digaungkan selama enam tahun ini menjadi teropini di benak masyarakat yang akhirnya terbentuk kuat di pikiran masyarakat dan mengira bahwa kedua kelompok inilah yang benar dalam konteks berpolitik praktis, banyak masyarakat menjadi tidak paham pada aturan konstitusi yang menjadi aturan dasar yang harus dijalankan dalam berbangsa bernegara akhirnya. 

Setiap partai Demokrat memberikn kritikan kepada pemerintah pusat dinilai dan dianggap sebagai kelompok kampret oleh kelompok cebong, demikian pula jika Demokrat mengkritisi kinerja pemerintah DKI dianggap cebong  oleh kelompok kampret. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masyarakat menganggap partai Demokrat abu-abu dalam bersikap.

Tugas semua partai dalam upaya membangun negeri tidak mengarah pada perpecahan bangsa cepat atau lambat. Seperti munculnya RUU HIP menjadi UU yang digaungkan oleh satu kelompok yang bersebrangan keras, pada dasarnya terjadi karena tekanan yang tinggi dari kelompok lainnya, sangat berbahaya bagi Indonesia jika hal ini terjadi hanya karena segelintir orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam amarah karena hanya perbedaan pilihan saja.

Peran partai Demokrat dalam hal ini sangat tegas, dengan keras menolak RUU HIP mjd UU. Tidak ada aturan dalam UU Republik Indonesia (RI) yang mengatur tentang perubahan ideologi Pancasila, jika perubahan UUD 1945 ada, dan disebut dengan amandemen UUD Tahun 2002.

Perubahan ideologi negara bisa terjadi jika ada upaya meruntuhkan negara, sehingga terjadi pergantian ideologi. Bagi siapapun pengusul atau inisiator perubahan ideologi negara itu sudah masuk kategori makar. Sangat disayangkan jika penyebab dari penggantian ideologi Pancasila hanya karena sekelompok pihak yang tidak bisa dianggap sebagai representasi  seluruh bangsa Indonesia.

Karena kebodohan segelintir orang atau kelompok tersebut,  seluruh bangsa dan negara Indonesia menjadi korban dari tindakan mereka. 

Partai Demokrat sebagai satu-satunya partai terdepan yang menolak perubahan dasar negara, serta menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila sesuai komitmen bersama yang dibangun oleh seluruh pendiri bangsa saat melepaskan diri dari penjajahan asing (kemerdekaan Indonesia) dengan kesadaran tinggi menggali dan memfilter dari nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia.

Jika komitmen bersama ini dilanggar oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia akan hilang dari peta dunia, itu artinya kita membiarkan Indonesia yang asal usulnya dari budaya nusantara yang kental dengan nilai-nilai  budaya menjadi luntur/hilang di era globalisasi ini.