Kancah politik memang sulit ditebak. Caci maki, saling hujat, saling tuding, dan perbuatan tidak fair lainnya sering dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Begitu juga dengan Pemilukada yang tengah terjadi di Aceh sekarang ini, caci maki dianggap sebagai hal yang biasa. Terlebih selama masa kampanye terbuka yang diadakan mulai tanggal 23 Maret, pada saat pembacaan visi-misi pertama kali di depan anggota Dewan perwakilan Rakyat Aceh, hawa panas sudah terasa dalam ‘perang’ kekuasaan ini. Dan hingga detik-detik akhir masa kampanye terbuka, di hadapan seluruh tim sukses, simpatisan, dan di depan seluruh rakyat Aceh, caci maki itu terus bergulir dari mulut-mulut tiap kandidat yang bertarung untuk menduduki Aceh 1. Tidak hanya arena hujat menghujat, dua minggu waktu yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh untuk melakukan orasi politik di depan seluruh masyarakat juga dinodai dengan kekerasan. Pelaku kekerasan yang sampai saat ini masih dugaan selalu menyerang kandidat calon gubernur. Pemukulan, pembakaran, hingga bebrapa penyerangan baik yang dilakukan secara terang-terangan tersebut telah merusak deklarasi Pemilukada Damai yang telah disepakati oleh semua pihak. Deklarasi Pemilukada Damai tersebut diucapkan oleh lima pasang kandidat tersebut di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Didatangkan mentri-mentri dari pusat dan sejumlah petinggi negara ke tanah Aceh hanya untuk mewujudkan pemilukada Aceh berjalan damai. Namun, perjanjian tersebut hanyalah perjanjian yang ditandatangani di atas kertas putih, di batu prasasti, dan disimbolkan dengan pelepasan burung merpati. Selebihnya, damai belum sepenuhnya dirasakan dalam pemilukada kali ini. Hujatan dan tudingan terus bergulir dari mulut-mulut juru kampanye di setiap tempat di Aceh ini. Berbagai hujatan yang tidak sepantasnya dilontarkan dari mulut calon pejabat, dibiarkan didengar oleh anak-anak yang ikut ‘diseret’ orangtuanya ke arena kampanye. Padahal dalam deklarasi damai, ketua KPU Pusat telah berpesan untuk melakukan kampanye yang fair diantara para kandidat. Kampanye sehat dengan menawarkan visi-misi pada masyarakat, bukan saling tuding antara satu kandidat dengan kandidat lain. Apalagi saling mencaci dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan sebagai calon pemimpin Aceh. Dan itulah pesan yang direkam oleh insan pers, namun hanya berlalu lalang di telinga para kandidat tanpa bisa dicerna dan ditangkap apalagi diaplikasikan dalam masa kampanye. Dan kini rakyat sudah bisa memilih. Seperti apa sosok calon pemimpin mereka saat berorasi demikianlah mereka saat nanti naik menjadi pemimpin. Jika yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu perkataan yang tidak baik, maka jangan harap apa yang akan diperbuatnya nanti juga akan baik. Jadi yang mana pemimpin untuk rakyat? yang menghadirkan solusi terbaik tanpa memberikan janji-janji muluk dan tidak rasional? Rakyat Aceh sudah bisa memilih dengan baik. Sudah bisa memilah dengan baik calon pemimpin mereka. Tidak lagi terkait dengan iming-iming uang yang ditawarkan oleh para kandidat. Dan juga bukan calon pemimpin yang hanya bisa menghujat ketika dihadapkan oleh suatu masalah. Namun pemimpin yang bisa memberi gambaran apa yang akan diperbuatnya di masa yang akan datang untuk seluruh rakyat Aceh. [caption id="" align="alignnone" width="565" caption="Darni-Fauzi Tanda tangani Ikrar Pemilukada Damai, tidak hanya darni, 4 pasang kandidat lainnya juga ikut serta menandatangani prasasti pemilukada damai."][/caption] [caption id="" align="alignnone" width="475" caption="Muzakkir Manaf menyampaikan orasi politik di Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya"]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
