Kebanyakan kita merasa miris melihat tingkah polah elit politik KMP akhir-akhir ini. Saya sependapat dengan Trimedya Panjaitan bahwa sebenarnya KMP lebih tepat disebut "Koalisi Prabowo", sebab secara kasat mata tindakan KMP adalah tindakan perlawanan dan sikap sakit hati setelah Prabowo-Hatta gagal dalam pilpres kemarin.
Sikap dan tindakan KMP yang membuat kita miris dan kurang simpatik al. adalah:
Pertama, sampai kini Prabowo tidak iklas mengakui Jokowi sebagai presiden terpilih, padahal semua bentuk perlawanan yang dilakukan Prabowo Cs untuk menggugat kemenangan Jokowi-JK sudah pupus, secara politik dan hukum.
Kedua, di akhir masa jabatan DPR 2009-2014, KMP masih memaksakan diri untuk menghasilkan UU Pilkada yang mengamputasi hak partisipasi rakyat untuk memilih kepala daerah. Padahal sewaktu kampanye pileg 2014, wacana menghapus pilkada langsung tidak pernah terlontar dari mulut politisi KMP. Jadi boleh diartikan, elit KMP telah membohongi rakyat yang memilihnya. Hasil survey menunjukkan bahwa pemilih partai KMP sebagian besar menginginkan pilkada langsung.
Tujuan KMP dengan pilkada oleh DPR dapat diduga adalah untuk kelak dapat menguasai pemilihan kepala daerah. Dengan mayoritas anggota DPRD berasal dari partai KMP, maka diyakini bahwa kepala daerah nantinya adalah orang-orang KMP.
Ketiga, dalam masa awal DPR 2014-2019, KMP langsung melakukan aksi politik yang secara kasat mata hendak menantang pemerintahan Jokowi-JK. Dengan strategi politik yang licik, mereka menyapu bersih pimpinan DPR. Sungguh sulit diterima akal, parpol pemenang pemilu (PDIP) tak mendapat satu kursi pun dalam pimpinan DPR.
Keempat, KMP dengan kekuatan kursinya di DPR telah memutuskan tata tertib DPR yang membolehkan anggota DPR tidak perlu hadir secara fisik di gedung DPR dalam mengambil keputusan. Asal sudah menandatangani absen, boleh tidak hadir dalam sidang dan suaranya tetap ada.
Kelima, dalam lobi-lobi kalangan KMP sudah tersingkap bahwa pimpinan MPR pun akan diambil habis oleh elit parpol KMP ditambah dari Demokrat. Usulan PDIP agar pimpinan MPR disepakati secara musyawarah kemungkinan tak akan digubris KMP.
Keenam, partai Demokrat yang telah ditegaskan ketua umumnya SBY sebagai partai penyeimbang ternyata hanya pemanis mulut. Sebab nyata-nyata Demokrat meloloskan pilkada oleh DPR, lalu ikut dalam paket pimpinan DPR yang diusung KMP. Terakhir ini, KMP akan mengusung elit Demokrat sebagai Ketua MPR (hal itu merupakan penghargaan atas tindakan walk out Demokrat saat pengambilan putusan tentang RUU Pilkada).
Ketujuh, sesungguhnya kita belum tahu apa agenda-agenda yang akan dijalankan KMP ke depan. Tetapi dengan milihat sikap Prabowo selama ini dan KMP dimotori Prabowo, maka para pengamat politik perguruan tinggi sudah mewanti-wanti adanya agenda tidak sedap dari KMP. Antara lain: merubah UU tentang KPK bahkan membubarkan KPK, membubarkan MK, mengamandemen UUD agar presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.
Semua sikap dan tindakan yang diperlihatkan KMP/koalisi Prabowo jelas menunjukkan arogansi dan haus kekuasaan, sarat dengan nuansa balas dendam, meskipun mereka membantah itu.
