Di Indonesia saat ini banyak muncul pengamat dadakan yang hanya bermodalkan berita-berita media (cetak dan sosial). Buktinya, banyak orang yang menulis di media sosial dan memberi komentar: "KPU Bermasalah", "KPU Curang dan Tidak Netral", dll. Dan lanjutannya, mereka-mereka yang berpendapat demikian lantas mengusulkan seperti ini: PSU di seluruh Indonesia, bubarkan KPU, Presiden mengeluarkan dekrit untuk membatalkan pemilu 2014 dan mengadakan pemilu ulang, serta masa jabatan presiden di perpanjang.
Kacau, ngawur, asbun, itulah jadinya yang kita tangkap dari pengamat dadakan yang hanya bermodalkan berita. Memang tidak asa sanksi bagi orang yang asal ngomong jelek soal KPU, Bawaslu, dan aparat penyelenggara pemilu, apalagi hanya di media sosial. Akan tetapi sia-sia banget, dan tanpa sadar si pelaku telah membangun kebiasaan untuk memberi opini yang ngawur nan amburadul.
Terhadap pertanyaan: Apakah KPU bermasalah, curang dan memihak? Kalau saya langsung menjawab: tidak...tidak....tidak, tanpa data dan penjelasan, maka saya mungkin termasuk kategori pengamat abal-abal yang asal nyeplak.
Oleh sebab itu, lebih baik saya meminjam data terlebih dahulu. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebagian besar pemilih di pemilu presiden 2014 menyatakan, pilpres berlangsung bebas dan jujur. Direktur Penelitian SMRC Djayadi Hanan‎ mengatakan, dari hasil survei, responden yang menyatakan Pilpres 2014 bebas dan jujur sebanyak 77,9%.
Prosentase sebanyak itu terbagi dalam 48,2% mengatakan sangat bebas dan jujur, 29,7% mengatakan bebas dan jujur tapi ada sedikit permasalahan, 10,9% mengatakan secara keseluruhan pilpres bebas dan jujur tapi banyak permasalahan, 2,3% mengatakan tidak bebas dan tidak jujur. Sementara sebanyak 8,9% menjawab tidak tahu‎.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling kepada warga Indonesia‎ yang mempunyai hak pilih, yakni yang sudah berumur 17 tahun. Jumlah responden survei yang dilakukan pada 21-26 Juli lalu ini 1.220 orang. Margin of erorr mencapai kurang lebih 2,9%.
Tidak Bisa Dipungkiri, Memang Ada Permasalahan di Pilpres
Setelah ada data itu, saya mau menambah sedikit. Bahwa KPU dan penyelenggara pemilu dari pusat sampai ke desa-desa serta TPS memiliki kekurangan, itu tidak bisa dipungkiri. Ratusan ribu aparat penyelenggara pemilu, pasti ada diantaranya orang-orang yang tidak kredibel, rendah integritas. Â Sebab kualitas aparat penyelenggara pemilu adalah juga cermin masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia kita ini masih seperti ini, banyak masalah di bidang hukum, ekonomi, sosial adalah karena kualitas manusia Indonesia ini memang masih sedemikian rupa. Coba bayangkan, orang-orang bergelar master dan dokter korupsi, pimpinan partai politik korupsi, anggota DPR korupsi, Menteri korupsi, gubernur korupsi -- ini kan persoalan kualitas manusia kita? Apalagi aparat di desa dan kecamatan yang serba terbatas, wawasan dan keuangan, mana bisa dijamin semua kuat mentalnya menahan godaan duit?
Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa pemilu di Indonesia dari dulu-dulu memang selalu banyak masalah dan banyak kecurangan (apalagi pemilu di zaman Orde Baru). Kecuali pemilu 1955, belum ada sejarah Indonesia melaksanakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
Justru pemilu 2014 dan pilpres 2014 boleh disebut ada sedikit banyak perbaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak berlebihan bila dikatakan pilpres 2014 lebih berkualitas dari pilpres sebelumnya, artinya lebih transparan, dan lebih baik dalam banyak hal.
