Mohon tunggu...
sinta porapik
sinta porapik Mohon Tunggu... Mahasiswa - 2330103020078_mahasiswa

Dosen pengampu: puput iswandyah raysharie, S.E, M.E

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kebijakan Fiskal: Peran Kebijakan Fiskal dalam Suatu Negara

13 Oktober 2023   14:52 Diperbarui: 13 Oktober 2023   14:56 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas pemasukan dan pengeluaran negara, sehingga perekonomian negara dapat tumbuh dengan baik. Secara lebih spesifik, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan fiskal mencakup perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet pada tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai dari masa Proklamasi hingga tahun 1997-2003. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia tidak lagi didasarkan pada ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisis perekonomian negara yang didasarkan pada UUD 1945. Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden memiliki wewenang untuk membuat kebijakan fiskal di Indonesia.

Peran Kebijakan fiskal Dalam Suatu Negara

Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonomi, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi sekuler, konsep kesejahteraan hidup dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Di dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan akhirat, dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis berperan sebagai berikut:

-Alokasi Sumber Daya

Pengalokasian sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dilakukan seperti pada sumber pendapatan lain. Tidak diperbolehkan pengalokasian sumber daya untuk kebijakan pengeluaran yang boros, yaitu kebijakan yang tidak memiliki dimensi substansial dan tidak untuk kepentingan rakyat.Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu (sektor swasta) dan sektor publik (sektor pemerintah), yang semuanya harus sesuai dengan prinsip yang ditentukan dan dalam konteks pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya.Untuk mencapai berbagai kebutuhan dalam skala individu, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dasar setiap individu, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Pada kondisi tertentu, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

- Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembentukan modal daripada laju pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh tingkat tabungan yang tinggi di negara maju, sehingga modal dari masyarakat dapat terserap dalam jumlah yang cukup tinggi. Di sisi lain, pada negara berkembang, tingkat tabungan rendah lebih rendah daripada tingkat konsumsi. Dengan menggunakan formula pendapatan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tabungan suatu negara, maka semakin tinggi tingkat pendapatannya. Sebaliknya, pada negara berkembang, terdapat kecenderungan pendapatan yang rendah, sementara kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak dapat dikurangi. Hal ini secara otomatis akan mengurangi tabungan atau bahkan tidak ada tabungan sama sekali. Fenomena ini pada negara berkembang yang minim modal akan mengakibatkan inflasi tinggi, yang merupakan gejala berbahaya bagi stabilitas ekonomi negara dan menghambat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi, suatu negara memerlukan sistem pemasukan dan pengeluaran yang fleksibel dan elastis.

- Distribusi Pendapatan

Berdasarkan konsep distribusi, tujuannya adalah untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Distribusi berkaitan dengan bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Terdapat banyak kesalahan dalam perencanaan pembangunan di negara berkembang yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan penghapusan kemiskinan

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun