Sudah berulang kali kita dibuat kesal dengan kebiasaan buruk para birokrat kita yang membuat program tergesa-gesa dan waktu pengerjaan yang mepet. Lihatlah program teknologi informasi pemilu 2004 yang katanya bisa menayangkan hasil pemilu secara cepat tapi ternyata hasilnya harus berminggu-minggu dan hal itu berulang lagi di pemilu 2009 meski dana yang digunakan ratusan milyar tapi hasilnya mengecewakan dan bahkan masih menggunakan sistem manual dimana sebenarnya para aktivis teknologi informasi sudah memberi peringatan akan kegagalan proyek ambisius ini karena waktu pengerjaannya yang sangat mepet.
Apakah tahun 2014 KPU akan menganggarkan uang trilyunan rupiah untuk membuat proyek teknologi informasi lagi? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika proyek ini mengecewakan? Dan tanggung jawab apa yang akan diberikan?
