Proses Percepatan Digital Governance di Sektor Layanan Publik

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya informasi serta komunasi dengan mengedepankan layanan di instansi pemerintahan. Peningkatan kualitas pelayanan publik bergantung pada pemerintah, pemerintah menggunakan Konsep layanan prima yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pada masa ini proses ditital governance terus digenjot oleh pemerintah, dikarenakan pandemi masih terus meningkat. Layanan publik berbagai instansi saat ini dilakukan melalui digital, Percepatan transformasi digital pemerintah yang berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi, penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelyanan public semakin meningkat yang senantiasa menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan. 

Proses percepatan digitalisasi dilihat dari tata kelola pemerintah yang baik serta mengedepankan nilai nilai tranparansi, integritas dan kejujuran disetiap proses layanan publik. Dunia digital merupakan proses terkini di era Revolusi industry 4.0, proses layanan digital ini mengalami banyak perubahan dalam sistem yang mendorong tata kelola pemerintahan. Dunia digital pada masa kini sangat penting jika tidak berpindah pada proses digital ini akan mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Proses percepatan digital governance ini mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip governance karena kuatnya kontrol antara pihak yang lain terkait layanan publik, digital governance ini salah satu regulasi yang di tata sedemikian rupa agar proses percepatan digitalisasi terus berkembang. 

Pada saat ini transformasi digital harus di lakukan dengan diikuti perubahan perilaku, tidak hanya mengubah layanan menjadi digital namun harus diikuti dengan perubahan penggunanya. Transformasi digital mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Sejalan dengan proses digitalisasi tersebut prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sesuai dengan layanan yang sebenarnya.  

Proses digitalisasi merupakan implementasi dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Pemanfaatan digital sangat diperlukan di zaman sekarang, namun dalam proses percepatan digital perlu di tinjau kembali kelebihan dan kekurangan serta seringkali pemerintah bingung mulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA nya. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan layanan yang diberikan dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.