Mohon tunggu...
Isna Puryanta
Isna Puryanta Mohon Tunggu... -

Barangkali, sayalah guru gagal itu. Gagal setia pada keadaan menjadi suruhan pelaksanaan kebijakan. Gagal paham dengan arah kejujuran pendidikan. Dan gagal berpasrah pada buruknya keadaan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Terima Kasih DPR!

14 Juli 2014   16:35 Diperbarui: 18 Juni 2015   06:22 118
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ramai-ramai pengesahan UU MD3 sedikit banyak mampu menghiasi pemberitaan di tengah hiruk-pikuk Pilpres dan Piala Dunia. Apalagi, di antara isi UU yang disahkan adalah tentang perlunya izin dari Presiden apa bila lembaga penegak hukum ingin memeriksa anggota DPR.

Mungkin bisa dimaklumi, bila DPR berkukuh mengesahkan aturan ini. Betapa memang begitu banyak anggota DPR berhasil dipenjarakan oleh KPK, rupanya cukup menggentarkan mereka. Barangkali, mereka beranggapan, bila untuk memeriksa mereka harus dengan izin, maka setidaknya mereka punya waktu untuk berkemas memyiapkan diri. Atau setidaknya, menghilangkan barang bukti.

Meski ada yang berkilah bahwa izin itu perlu untuk melindungi kewibawaan DPR, sepertinya itu mengada-ada. Andai saja DPR benar-benar bertindak jujur,bersih,dan semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka tak perlu berteriak menghiba minta kewibawaannya dilindungi. Perilaku mereka sendirilah yang akan menentukan kewibawaan mereka.

Tentu sangat sulit diterima nalar manakala perilaku mereka tidak sama sekali menunjukkan sebagai anggota dewan yang terhormat, tetapi minta dijaga kewibawaannya. Konyol ini namanya, kalau tidak mau dibikang bodoh. Siapa menanam akan menuai, kiranya masih berlaku hingga kini.

Namun di balik itu, kita memang patut berterimakasih kepada anggota DPR berkaitan dengan disahkannya aturan perlunya izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR. Setidaknya itu menunjukkan, betapa sebenarnya mereka sadar bahwa mereka memang (akan) banyak melakukan kesalahan. Untuk kesalahan dalam kebijakan, mungkin saja agak bisa ditolerir. Akan tetapi, bila kemudian yang harius memakai izin itu bila diperiksa dalam kaitan suap-menyuap, kongkalingkong, korupsi dan sejenisnya..........sungguh tidak masuk di akal.

Sekali lagi, terimakasih, karena setidaknya mata kita terbuka bahwa niat itu memang ada. Selamat pagi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun