Selama 1 tahun pemerintahan Jokowi – JK ternyata belum mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa dan negara yang ditinggalkan oleh rejim-rejim sebelumnya. Lambatnya konsolidasi kekuasaan pemerintahan baru justru dimanfaatkan oleh para mafia untuk membangun oligarki dan konspirasi busuk dalam menjegal agenda perubahan. Hal ini menyebabkan berbagai anomali kebijakan dan kerusakan kelembagaan yang lebih parah dibanding masa sebelum reformasi.
Permasalahan Bangsa yang Mendesak:
Dari diskusi “Menggagas Perubahan Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaulat” dalam rangka Peringatan 38 Tahun Ikrar Mahasiswa Indonesia disimpulkan berbagai permasalahan aktual bangsa sebagai berikut:
- Pemerintahan saat ini kewalahan dalam mengatasi dampak konsensus dengan lembaga (keuangan) internasional seperti Bank Dunia. Kebijakan devisa bebas dan liberalisasi pasar telah merusak sendi-sendi ekonomi dan upaya memperkuat kinerja ekonomi nasional yang bermuara pada kemerosotan nilai rupiah yang drastis. Sebaliknya justru terjadi penguatan KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) dan manipulasi jabatan kenegaraan untuk kepentingan bisnis para penguasa yang mengganggu kinerja ekonomi nasional.
- Kekuasaan pemerintah yang prematur memberi peluang terjadinya pelanggaran hukum dan konstitusi serta pelemahan institusi penegak hukum. Di lain pihak hal ini dimanfaatkan oleh para mafia untuk memperbesar rentang kendali pengaruhnya dan menggunakan institusi penegakan hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan pragmatis. Sebagai akibatnya terjadi akrobat hukum dan kriminalisasi yang merusak sistem hukum nasional.
- Revolusi Mental yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK tidak berkutik menghadapi perilaku birokrasi yang korup dengan memanfaatkan lemahnya kinerja pemerintahan baru. Proses pelelangan elektronik yang dipraktekkan oleh kementerian justru dijadikan tameng dalam menggerogoti APBN. Masuknya kepentingan dan orang-orang partai ke dalam pemerintahan atau kementerian mengakibatkan proyek-proyek untuk kepentingan publik menjadi korban percaloan serta ladang dalam memburu rente dan komisi.
Tuntutan kepada Presiden
Presiden dituntut lebih tegas dan memiliki keberpihakan yang jelas dalam memfilter kepentingan partai yang cenderung membusukkan kementerian dan lembaga pemerintah. Sudah saatnya hak prerogatif presiden berbicara dalam menegakkan kabinet presidensial yang dibentuk tanpa transaksi, lebih profesional, serta mampu menempatkan orang-orang yang peduli terhadap agenda kerakyatan dan bukan antek-antek mafia neolib. Rakyat menginginkan deparpolisasi kekuasaan eksekutif dengan menempatkan partai politik secara ideal hanya di lembaga legislatif.
Kami mengakui sampat saat ini Jokowi adalah seorang figur presiden yang bersih dan punya integritas, tapi untuk memimpin negara ini tidaklah mungkin yang bersih dan punya integritas adalah hanya seorang presiden sendiri, namun harus didukung oleh kabinet yang sama-sama punya integritas dan bersih serta punya keberanian untuk menyelesaikan segala permasalahan.
Ikrar Mahasiswa Masih Relevan:
Menghadapi berbagai krisis ketata-negaraan yang belum berhasil diatasi sampai saat ini isi Ikrar Mahasiswa Indonesia masih sangat relevan. Bahwa semua penyelewengan-penyelewengan hukum dan konstitusi harus dimintai pertanggung-jawabannya di hadapan lembaga perwakilan rakyat (DPR dan MPR). Bahwa konstitusi dan hukum harus ditegakkan secara murni dan konsekuen. Serta perlunya terus digalang kesetiakawanan rakyat sebagai modal sosial satu-satunya untuk mempertahankan hak-hak politik rakyat apabila pemerintah dan negara sudah dikuasai secara absolut oleh kekuatan oligarkis dan mafia sektorat.
Bandung, 11 November 2015
