Mesir : Mengapa Liberalisme Masih Menjadi Masalah?

Karya: Michele Dunne dan Tarek Radwan

           Michele Dunne, direktur Rafik Hariri Center untuk Timur Tengah di Dewan Atlantik di Washington, DC, telah menjabat di Gedung Putih sebagai  staf Dewan Keamanan Nasional, Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, dan sebagai diplomat di Kairo dan Yerusalem. Tarek Radwan adalah Direktur untuk penelitian di Rafik Hariri Center. Dia sebelumnya dilaporkan di Timur Tengah dengan Human Rights Watch dan menjabat sebagai petugas hak asasi manusia untuk United Nations–African Union Hybrid Operation di Darfur.

          Kartun politik Mesir baru-baru ini menggambarkan seorang pria berjanggut dalam pakaian Muslim tradisional menginjak punggung pria lain berlabel "revolusi" untuk naik ke kursi berlabel "tahta diktator." Meskipun mereka yang akrab dengan Mesir akan mengenali pakaian pria pertama sebagai pakaian dari Salafi, banyak akan menafsirkan makna gambar itu secara lebih luas, yakni Liberal yang pada tahun 2011 mengakhiri pemerintahan kediktatoran selama tiga puluh tahun Hosni Mubarak, dan sekarang Islamis memiliki tujuan yang berbeda-termasuk presiden negara itu yang baru terpilih, Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin - menggunakan liberal sebagai batu loncatan untuk kekuasaan. Akibatnya, Mesir menjadi semakin Islam dan berada di jalan yang semakin teokrasi ketimbang demokrasi.

          Menurut kebijaksanaan konvensional Barat, ide liberal tidaklah populer di kalangan orang Mesir, meskipun terdapat beberapa orang muda yang antusias di Tahrir Square di awal tahun 2011. Akibatnya, kaum liberal bernasib buruk dalam pemilu legislatif yang berlangsung pada akhir 2011 dan awal 2012, di mana Islamis memenangkan 70 persen dari 498 kursi yang dipilih langsung di Majelis Rakyat. Dalam pemilihan presiden Juni 2012, tidak ada lawan yang serius bagi liberal. Banyak orang Mesir mengasosiasikan ide liberal dengan kolonialisme dan hegemoni Barat, dan karenanya menemukan ide-ide ini tidak menyenangkan. Selain itu, kaum liberal Mesir cenderung elitis, rawan gangguan, dan mudah bertengkar karena perbedaan kecil.

          Benang kebenaran dijalankan melalui pengakuan ini, namun pola keseluruhan bahwa mereka menuju kesulitan. Meskipun benar bahwa adat istiadat sosial telah menjadi lebih konservatif di Mesir dalam beberapa dekade terakhir, itu tidak benar bahwa gagasan inti liberal yang mundur. Sebaliknya, yang penting hak-hak politik liberalisme - warga negara, akuntabilitas pemerintah, aturan hukum, batas negara kekuasaan telah menjadi sangat populer sehingga bidang ideologi liberal menjadi ramai. Liberal telah memiliki waktu yang sulit mendapatkan dukungan publik sebagian karena orang lain - terutama persaudaraan dan, sebelum revolusi, Partai Mubarak Nasional Demokrat (NDP) – menyesuaikan ide liberal, meninggalkan liberal dengan portofolio yang lebih kecil dari isu-isu sosial, seperti kesetaraan perempuan dan hak-hak minoritas, yang dapat digunakan untuk membedakan diri dari orang lain. Jadi oleh karena itu kita harus bertanya, apakah ada ruang atau kebutuhan di Mesir selama liberal?

          Dalam membahas kemajuan gagasan liberal di Mesir, kita menetapkan ide-ide inti titik awal kami yang telah berkembang sejak John Locke menetapkan rumusan klasik dari konsep hak alam dan kontrak sosial. Locke berpendapat bahwa hak-hak individu harus tetap bebas dari campur tangan negara, yang ada hanya untuk melindungi dan melestarikan kesejahteraan individu. Persetujuan dari yang diperintah memungkinkan negara untuk memerintah masyarakat sipil dan membenarkan penghapusan pemerintah dengan cara apapun jika ketentuan-ketentuan kontrak sosial rusak.

          Gagasan bahwa individu memiliki hak asasi-karama (martabat) -yang mereka harus mampu nikmati pelecehan-Hurriya (kebebasan) -adalah sumbu panjang membara yang dibakar revolusi Mesir. Secara eksplisit dalam pemberontakan panggilan untuk demokrasi dan tersirat dalam tuntutan untuk penghapusan Mubarak dan transisi menuju demokrasi adalah gagasan bahwa warga harus memiliki hak dan kemampuan untuk memilih pemerintah mereka dan mengubahnya jika gagal memenuhi kontrak sosial.

          Tentu saja, "liberal" bukanlah konsep yang statis, dan sementara prinsip-prinsip dasar pemahaman kehidupan politik liberal telah mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial telah berkembang dari waktu ke waktu. Apa nilai-nilai liberal yang diwujudkan dalam arti sosial telah berubah di Barat, sebagai gagasan kesetaraan sekarang mencakup lebih banyak orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kelas, agama, atau orientasi seksual. Di Mesir, ide-ide ekonomi dan sosial jauh lebih diperebutkan daripada prinsip-prinsip inti politik liberalisme.

          Fakta bahwa istilah librali (liberal) penuh dalam wacana Mesir utama adalah gangguan tambahan. Di Mesir, kata "liberal" sering dianggap identik dengan "sekuler", yang pada gilirannya berarti "ateis" terhadap beberapa konsep, baik asing dan menyinggung banyak orang Mesir. Sebagai alternatif, istilah yang lebih aman madani bisa berarti "sipil" (non-militer) atau "civil" (tidak relijius), telah menjadi umum dalam bahasa politik. Sehingga wacana saat ini sejajar dengan dilema yang sering ditemukan dalam diri liberal Mesir. Haruskah mereka mendefinisikan diri mereka terutama sebagai non-militer (dan karenanya juga non otoriter) atau sebagai non-Islam? Dilema ini telah efektif memecah liberal sejak  revolusi 2011, dan beberapa (sering yang lebih muda) memilih untuk bekerjasama secara taktis dengan Islam untuk mengakhiri kekuasaan militer dan lain-lain (liberal yang terdahulu seringkali digunakan untuk berurusan dengan rezim Mubarak) memilih untuk bekerja sama dengan unsur militer atau lainnya dari rezim lama untuk mencegah dominasi Islam.         

          Dalam esai ini, mereka yang disebut sebagai "liberal" adalah aktor politik yang telah membuat pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, persamaan hak bagi semua warga negara (termasuk perempuan dan kelompok minoritas agama), dan ekonomi pasar bebas sebagai prinsip-prinsip utama ideologi mereka . Aktor tersebut mungkin menyebut diri mereka sebagai "liberal" tapi, karena masalah yang disebutkan di atas, jarang menggunakan moniker untuk gerakan atau partai politik mereka. Dan seperti yang akan kita lihat, prinsip-prinsip inti liberalisme politik seperti pemerintahan yang demokratis dan supremasi hukum juga secara luas diterima oleh Islam (yang mungkin tidak menerima kesetaraan penuh dari semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin atau agama) dan sayap kiri (yang melakukannya belum tentu menerima ekonomi pasar bebas), membuat spektrum politik yang semakin kacau.