Mohon tunggu...
Seno Rocky Pusop
Seno Rocky Pusop Mohon Tunggu... Penulis - @rockyjr.official17

सेनो आर पूसॉप जूनियर

Selanjutnya

Tutup

Politik

Konflik Papua: Awas Elit Politik Papua dan Jakarta Mengadu Domba Rakyat Papua!

18 Maret 2022   09:50 Diperbarui: 12 Juni 2022   21:04 1301
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ardon Etus Nauw: Koordinator Pusat Studi Transformasi Papua (dokpri)

Kedua, adanya inisiatif Pemerintah Papua melalui MRP Papua yang mengajukan banding uji materi undang-undang perubahan Otsus Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2022 saat ini, yang dinilai proses perubahannya tidak melibatkan Pemerintah Papua dan MRP sebagai lembaga Otsus Papua, serta tidak menyertakan aspirasi dasar OAP yang sebagaimana sudah dihimpun oleh MRP melalui RDP evaluasi Otsus Papua tahun 2021. (dikutip: https://mrp.papua.go.id/2022/03/10/sidang-gugatan-uu-otsus-kuasa-hukum-mrp-hadirkan-4-saksi-dprp-tidak-hadir/)

Ketiga, meningkatkannya krisis konflik bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok pejuang Papua Merdeka (OPM/TPN-PB) di hutan-hutan Papua. Akibat dari hal ini, dimana Gubernur Papua Lukas Enembe pernah dalam sambutannya mewakili rakyat Papua dalam acara syukuran HUT Pekabaran Injil di tanah Papua di Halaman Kantor DPRP Papua pada tanggal 5 Februari 2021, mengatakan bahwa OAP hidup tidak bahagia di Papua, karena OAP merasa hidup sudah tidak aman lagi di Papua. Dengan melihat konflik bersenjata masih terus terjadi di beberapa daerah di Papua, seperti, Intan Jaya, Puncak Jaya, Nduga, Puncak, dan Maybrat. Akibat konflik ini OAP mengungsi ke hutan-hutan, banyak korban nyawa berjatuhan, dan tidak ada keamanan lagi bagi OAP di Papua.

Keempat, hadirnya elit-elit politik lokal Papua, yang mencoba memanfaatkan situasi konstelasi konflik Papua untuk melancarkan negosiasi politik bersama elit politik Jakarta untuk meminta jabatan, uang, dan pemekaran, sebagai instrumen untuk meredam konflik Papua yang terjadi. Elit politik Papua dan elit politik Jakarta terkesan bermain di "air keruh" konflik Papua yang semakin mencekam. Mengadu domba Rakyat Papua atas motif kepentingan elit dalam situasi konflik Papua yang mencekam. (dikutip:https://republiknews.co.id/usulan-pemekaran-tiga-provinsi-baru-di-papua-dibahas-dpr-ri/)

2. Sikap, perilaku, dan kontradiksi (situasi) konflik Papua dalam perspektif Pemerintah Pusat pasca resolusi Otsus Papua 20 tahun pertama.

1) Sikap konflik Pemerintah Pusat

Dengan melihat sikap dan perilaku politik masyarakat Papua terkait kebijakan pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah pusat ke Papua dan fakta konflik di Papua, maka penulis melihat sikap konflik Papua dalam perspektif pemerintah pusat yang diantaranya ialah:

Pertama, pemerintah pusat masih mencurigai masyarakat Papua sebagai kelompok yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan politik negara di Papua, sehingga tidak ada kompromi untuk membuka ruang demokrasi bagi masyarakat Papua dalam hal partisipasi dan penentuan kebijakan pembangunan di Papua. Kedua, pemerintah pusat mencoba menciptakan beberapa instrumen politik sebagai kebijakan pendekatan resolusi konflik Papua sesuai prakarsa sendiri pemerintah pusat tanpa melihat kondisi objektif konflik Papua secara realistis, rasional, positif dan manusiawi.

Ketiga, pemerintah pusat terkesan masih lebih mengutamakan pendekatan keamanan dan tekanan militeristik untuk meredam konflik Papua tanpa adanya inisiatif yang baik untuk melihat akar masalah konflik Papua serta mengambil langkah penyelesaian secara baik dan demokratis. Padahal pendekatan keamanan dalam perspektif tata kelola konflik adalah cara yang sangat tidak demokratis dan humanis, karena lebih mengutamakan tekanan militer untuk menciptakan dan menjaga perdamaian.

Keempat, terminologi humanisme "pendekatan humanis" yang sering diungkapkan oleh pemerintah pusat sebagai cara ideal untuk mengubah kebijakan pendekatan pembangunan di Papua, baik keamanan maupun aspek pembangunan menyeluruh, terkesan hannyalah "slogan publisitas" semata, sebab fakta praktik di Papua, penulis melihat pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan terminologi positivistik, kapitalis, kriminalisasi, dan sarat politis. Pendekatan terminologi kebijakan pembangunan inilah yang sering pemerintah pusat tidak luruskan secara baik. (Dikutip: Pernyataan Wapres RI Ma'ruf Amin, 15/12/2021/Harap Pendekatan Humanis Diwujudkan agar Papua Aman-Kondusif/https://www.google.com/amp/s/news.detik.com)

2) Perilaku dan kontradiksi (situasi) konflik Pemerintah Pusat

Berdasarkan sikap konflik pemerintah pusat yang sebagaimana penulis utarakan di atas maka penulis dapat melihat perilaku dan kontradiksi (situasi) konflik Papua dalam perspektif pemerintah pusat yang diantaranya sebagai berikut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun