Optimalisasi Dana Publik: Pembangunan IKN Hanya Gunakan 20% APBN, Berkah atau Bumerang Bagi Perekonomian Indonesia?

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan proyek guna memindahkan Ibu Kota Negara yang dari Jakarta ke sebuah lokasi baru. Namun, seiring dengan perubahan ini, muncul pertanyaan besar tentang dampaknya pada perekonomian nasional. Apakah pembangunan Ibu Kota Negara ini akan membawa manfaat positif atau malah menimbulkan risiko yang signifikan?

"Banyak yang gagal paham, tidak 100 persen pembangunan IKN menggunakan APBN. Jadi yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi dari swasta dan luar negeri," kata Gibran pada tayangan debat Cawapres 2024 (22/12/2023).

Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp29,4 triliun, dan pada tahun 2024, sebesar Rp40,6 triliun untuk pengembangan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jumlah total alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam penggunaan APBN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp75,5 triliun. Rinciannya adalah realisasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2022, alokasi APBN pada tahun 2023 sebesar Rp29,4 triliun, dan proyeksi alokasi dalam Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2024 mencapai Rp40,6 triliun.

Dilansir dari situs resmi dpr.go.id, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan "Bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha atau KPBU, dan investasi swasta".

Dilansir dari website IKN, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun, dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  Rp 89,4 triliun. Sementara itu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan sektor swasta mencapai Rp 253,4 triliun, BUMN serta BUMD sekitar Rp 123,2 triliun.

Penggabungan anggaran APBN dan investasi luar negeri dalam pembangunan IKN telah memberikan dampak positif yang terasa dalam perekonomian Indonesia. Dengan hanya menggunakan APBN sebesar 20 persen tidak membebani kas negara.

"Investasi asing dalam proyek IKN tetap diperlukan mengingat IKN akan menjadi kota dunia untuk semua", kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono.

Pemindahan ibu kota serta pembangunan IKN dapat meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Investasi dari luar negeri dapat membawa modal baru, teknologi, dan pengetahuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor-sektor terkait, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi ekonomi menjadi bukti nyata bahwa langkah ini merupakan strategi yang tepat.

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah keputusan bersejarah yang memiliki potensi besar untuk mengubah perekonomian Indonesia. Namun, tantangan dan risiko juga harus diatasi dengan bijaksana. Dengan manajemen yang cermat dan transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan bahwa pembangunan ini dapat menjadi pendorong positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.