Pengendalian BBM Bersubsidi di Jakarta, Apakah Tepat Sasaran?

Kenaikan harga BBM bersubsidi di Indonesia menjadi isu yang menghantui masyarakat saat ini. Masa pandemi yang telah berlalu ternyata hanyalah istirahat semata. Harga bahan pangan, transportasi,  dan kebutuhan lainnya kembali naik seiring kenaikan bahan bakar. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, konsumsi bahan bakar bersubsidi sebagian besar masih bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, diskusi mengenai BBM bersubsidi tepat sasaran menjadi penting.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan barometer nasional, selama ini selalu dilirik sinis oleh masyarakat yang sedang menanti kebijakan terbaik untuk kehidupan mereka.
Kebijakan ekonomi, transportasi, dan lingkungan di ibu kota menjadi panutan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah perihal pengendalian bahan bakar bersubsidi yang tepat sasaran.

"Pada konteks pengendalian bahan bakar bersubsidi, tentu kita harus menekankan aspek keadilan ekonomi dan ekologis. Produksi bahan bersubsidi sudah ditekankan dalam undang-undang energi adalah untuk masyarakat kurang mampu," kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Talkshow Ruang Publik KBR melalui zoom meeting, Selasa (8/11/2022).

Tulus menambahkan, selama ini pemerintah provinsi DKI menggerakkan pengendalian kendaraan umum dan pribadi, namun kurang menyasar pengendalian BBM sebagai energi dari kendaraannya.

Selanjutnya, apakah pemerintah DKI Jakarta memiliki skenario tersendiri terkait kenaikan BBM bersubsidi? Pada Talkshow Ruang Publik bersama KBR, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diundang untuk menjelaskan hal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni Syafrin Liputo menyebutkan bahwa operasional kendaraan umum yang semakin masif di Jakarta saat ini dapat menjadi solusi, tentunya dengan proses yang tidak sebentar.

"Setelah ekspetasi masyarakat terpenuhi, yang tadinya mereka menggunakan kendaraan pribadi, mereka akan beralih ke penggunaan kendaraan umum." Ujar Syafrin.

Syafrin menambahkan, upaya yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan integrasi pelayanan kendaraan umum. Integrasi tersebut meliputi pelayanan, sarana prasarana, rute, hingga tarif yang ditawarkan akan dikembangkan menjadi lebih baik. Sehingga, terlepas dari upaya membuat BBM tepat sasaran, upaya pengendalian BBM bersubsidi di DKI Jakarta saat ini dimulai dari pengendalian kendaraan yang digunakan masyarakat, dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.