Implementasi kartu Jakarta One tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan kartu oleh masyarakat, namun juga dimanfaatkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi yang sangat besar mengenai efektivitas kebijakan, permasalahan di lapangan dan mencari solusi terbaik berdasarkan informasi yang dikumpulkan tersebut.
Sesuai kewenangannya, BI mendukung pengembangan smart city melalui elektronifikasi dalam sistem pembayaran baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Bagi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, penggunaan kartu multifungsi tersebut membantu untuk memasyarakatkan penggunaan e-money sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan elektronifikasi keuangan. Model sistem pembayaran berbasis sistem informasi tersebut  diharapkan menjadi solusi sistem pembayaran di masa mendatang .
Angan kedepan
Model kartu multifungsi yang menggabungkan fungsi identifikasi, sistem pembayaran dan akses layanan publik seperti kartu Jakarta One dapat menjadi model bagi pengembangan smart city lain di Indonesia.
Melalui kartu pintar, kebutuhan smart city yang sangat rakus data dan informasi diharapkan dapat terpuaskan sehingga pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi, transparan dan lebih tanggap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota yang terus berkembang.
Dengan tata kelola data informasi yang baik dan secure, bukan tidak mungkin di masa mendatang masyarakat dapat membuat KTP tidak hanya di kantor kecamatan dan SIM tidak hanya di kantor kepolisian, namun juga dapat dilakukan di kantor bank terdekat selaku operator e-payment.
Mengutip Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama, smart city bukan hanya masalah teknologi, tapi kegunaan untuk masyarakat. Dengan implementasi smart card maka diharapkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik yang berimbas pada kualitas hidup masyarakat di perkotaan menjadi semakin meningkat, yang pada akhirnya mendorong peran kota sebagai wadah menuju perekonomian yang inklusif untuk menuju bangsa Indonesia sebagai smart nation.
