Memilih pemimpin dengan sistem voting bak memilih tumpukan baju yang ada di almari. Semuanya sebenarnya sama, sama-sama selera kita, namun sistem voting mengharuskan kita memilih salah satu yang paling baik manurut kita di pilihan itu. Musyawarah yang selalu ada dibuku-buku pelajaran toh susah juga diterapkan di negeri ini jika skalanya nasional.
Tanggal 9 Desember 2015 ini dipilih oleh penyelenggara pesta demokrasi di negeri ini untuk menyelenggarakan hajatnya. Yang dipilih bukanlah calon untuk pusat (DPD, DPR, atau Presiden dan Wakil Presiden), melainkan calon-calon pemimpin daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dan untuk menyelenggarakan hajat itu pemerintah menetapkan tanggal 9 Desember itu sebagai hari libur nasional demi memancing minat pemilih.
Dana yang digelontorkan pun tidak main-main. Rp. 6.100.275.932.980 total anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini untuk 269 daerah se-Indonesia. Terlepas dari banyaknya sengketa yang lalu dan yang akan datang, Pilkada serentak ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan rakyat bukan dengan uang dan tahta semata.
Sayangnya Kota Malang tak kebagian dalam pemilihan kepala daerah serentak kali ini. Baru setahunan yang lalu Kota Malang memilih Walikotanya yang membawa Abah Anton sebagai Walikota Kota Malang.
Tentang Pilkada serentak semalam saya mendapat cerita mengenai pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Teman saya yang tidak ingin namanya diberi tahu ini sedikit membocorkan adanya pelanggaran dari beberapa calon di Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel). Kejadian ini terjadi dua hari lalu (7/12) hingga malam tadi.
Menurut cerita teman saya itu ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Hal yang paling “kotor” yang saya dapati adalah bagi-bagi uang yang dilakukan oleh semua calon yang ada. Dua hari yang lalu di kampung teman saya itu sempat heboh dengan perbincangan berapa besar si calon memberikan uang. Menurut keterangan dari teman saya itu saya pun tahu, banyak masyarakat disekitarnya memilih si calon karena si calon memberi lebih banyak uang kepada orang tersebut.
Sayangnya teman saya tidak mendapat amplop berisi uang tersebut –Mungkin dia belum beruntung, haha. Besaran uang yang dibagi-bagikan itu antara Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000, tergantung si pemberi uang itu.
Dari banyaknya amplop yang bertebaran, teman saya itu hanya mampu memfotokan amplop dari pasangan calon Nomor 2 yang memiliki singkatan Birin-Rudy. Entah ini memang dari kubu dari H. Sahbirin Noor-H Rudy Resnawan atau hanya pembelokan isu politik oleh lawannya, namun penyebaran amplop ini jelas terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan. Untuk amplop lain dari calon lainnya tidak sempat difoto lantaran banyak yang sudah menghancurkannya. Dan kini masyarakat pun mulai bungkam.
[caption caption="Temuan di lapangan adanya amplop yang berisi uang dan bertuliskan untuk dukungan ke salah satu calon. Masih banyak sebenarnya namun banyak pula yang membuang, membakar, dan menyobek amplopnya namun uangnya tetap diambil."]
Ada satu timses calon yang mengumpulkan warga di sebuah lapangan, tanpa ada hingar-bingar berlebih. Kemudian warga digiring untuk memilih salah satu calon. Yang paling ekstrem adalah pengumpulan di Rumah ibadah seperti di Masjid, musholla, dan tempat-tempat lainnya.
Saya marah apakah si calon itu tidak mengerti makna dari tempat ibadah atau si calon lupa untuk memberi tahu bahwa rumah ibadah itu Rumah Tuhan yang tidak boleh ada praktik kotor didalamnya? Saya harap Tuhan memberi pelajaran bagi mereka yang mempermainkan rumah ibadah, entah rumah ibadah ummat apapun itu.
