Pilihan Pemimpin dalam Memberantas Korupsi

setiap pemimpin tentu memiliki karakteristik dan keunikan atau kelebihan bahkan kekurangan dalam memimpin bawahannya. hal tersebut bisa menjadi perlindungan kepada bawahan atau justru ancaman bagi bawahan . kenapa bisa begitu? tentunya hal itu menjadi pilihan yang ditentukan oleh pemimpin. apa keinginan pemimpin dan argumen pemimpin atas pilihan yang dia ambil. penjelasan berikutnya hanya sebagian kecil bagaimana pemimpin menentukan pilihannya dalam pemberantasan korupsi

salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta  yang menggunakan pilihan memberi warning kepada bawahannya agar bekerja dengan profesional dan anti korupsi. dalam setiap kesempatan beliau dan pernyataannya kepada media selalu memberi pesan agar jangan bermain-main dalam pelayanan publik , bahkan beliau sampai melakukan ancaman seandainya saja masih melakukan korupsi. pesan ini bisa menjadi pesan yang efektif yang secara khusus dikirimkan kepada para PNS DKI Jakarta yang berjumlah 60 ribu orang agar nantinya tidak menjadi bumerang ketika ditangkap oleh aparat hukum atas ketidakprofesionalannya bahkan karena menerima uang korupsi or suap. warning yang diberikan secara tidak langsung menaikkan citra birokrasi jakarta yang selama ini dikenal dengan korupsinya dan masalah ketidakprofesionalan dalam melayani masyarakat.

ada juga pemimpin yang menggunakan pilihan yang ekstrim menurut pandangan saya. contoh kasus suap pajak yang sudah beberapa kale menerima korban dari oknum para pegawai pajak. apakah pilihan yang diambil oleh pimpinan? bila ditelisik lebih jauh bahwa sebenarnya KPK dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku suap menerima sumber informasinya justru dari DJP sendiri. pilihan yang diambil oleh pimpinan ternyata bagi bawahan bahkan bagi institusi bisa menjadi bumerang, semakin menjatuhkan citra DJP di mata masyarakat kita.

dari kedua ilustrasi singkat ini kita menjadi dapat gambaran bagaimana pemimpin mengambil kebijakannya dalam memberantas korupsi di institusinya agar efektif karena mereka sadar bahwa tidak mudah melakukan pengawasan terhadap 32 ribu atau 60 ribu pegawainya. kedua pemimpin menggunakan media untuk melakukan kontrol kepada bawahannya sekaligus memberi pesan kepada masyarakat / stakeholder agar jangan melakukan penyuapan kepada bawahannya agar mereka tenang dalam bekerja dan bisa profesional.

terkait pilihan pemimpin atas kebijakannya dalam memberantas korupsi. kembali lagi bagaimana masyarakat memandangnya. atas pilihan yang dilakukan oleh pak wakil gubernur ternyata memberi citra yang baik dan sekaligus bisa melindungi bawahannya agar kelak tidak ada yang menjadi korban tangkap tangan institusi penegak hukum, ketegasan dan kemarahan beliau menjadi bagian pesan yang sangat jelas kepada bawahannya agar jangan bermain-main dalam melayani publik. ketegasan itu memberi efek beruntun kepada 60 ribu pegawai DKI. dilain sisi pilihan pimpinan institusi DJP yang justru tidak sekejam atau seekstrim wakil gubernur dalam memberikan warning kepada bawahannya namun justru membuka aib oknum pegawainya agar ditangkap institusi penegak hukum atas tindakannya.

niatan baik dari pimpinan dalam mengambil kebijakannya harus kita apresiasi. pilihan yang sulit mau tidak mau bisa menaikkan citra atau bahkan bisa merusak citra institusi yang sudah dibangun. tentu pimpinan tidak bodoh dengan pilihannya . bahkan ada pimpinan yang bahkan melindungi bawahannya walaupun sudah tahu melakukan korupsi dan berusaha agar tidak menjadi perbincangan publik. so pilihan kebajikan ada ditangan pimpinan institusi kita. kita harus mendukung karena tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan institusi kedepan

sekian

tuiter: @lae_har