Pembatalan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri membuat Presiden Jokowi masih mempunyai hutang politik yang mesti dibayar. Sampai saat ini belum diketahui jabatan apa yang dipercayakan kepada BG sebagai pengganti posisi Kapolri yang gagal didapatkan karena tekanan publik.
Saat penjelasan membatalkan pelantikan BG pada Rabu lalu, Jokowi secara tersirat menyatakan akan memberi jabatan untuk BG. "Saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk makin profesional bekerja untuk rakyat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apa pun yang nanti diamanahkan kepadanya," kata Jokowi ketika itu.
Apakah jabatan yang akan diberikan Jokowi untuk BG sebagai kompensasi batalnya jabatan Kapolri?
Sebelum pembatalan BG, Jokowi mengusulkan BG untuk posisi Wakapolri kepada Megawati dan Surya Paloh. Di internal Partai Nasdem menyetujui rencana Jokowi, namun Megawati yang mengusung BG menolak. Perbedaan pandangan Mega dan Paloh ini dikabarkan membuat hubungan keduanya retak.
Lalu muncul wacana BG akan diplot untuk posisi salah satu menteri di kabinet Kerja. Namun, sejauh ini posisi menteri untuk BG itu masih menjadi pertimbangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Siapakah menteri yang akan digusur Jokowi mengakomodir BG?
Penunjukan BG sebagai menteri juga beresiko bagi Jokowi karena bisa menimbulkan reaksi rakyat. Karena BG telah diketahui publik memiliki catatan merah terindikasi korupsi saat ditelusuri KPK dan PPATK saat Jokowi melakukan seleksi menteri.
Namun disisi lain, jika Jokowi tidak memberikan jabatan untuk BG, maka PDIP bisa menarik dukungannya. Ancaman PDIP itu telah beberapa kali dilontarkan elite PDIP, seperti Trimedya Pandjaitan, Ahmad Basarah dan lainnya.
Jokowi memang telah menjalin komunikasi dengan KMP melalui Prabowo dan Abu Rizal Bakri (ARB). Secara lisan KMP telah menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi. Namun belum dipastikan KMP benar-benar mendukung atau hanya jebakan politik. Karena selain dana penanggulangan lumpur Lapindo untuk ARB, belum terlihat kompensasi lain untuk KMP dari Jokowi.
Apakah Jokowi tetap mengakomodir BG di posisi menteri? Atau Mega mengalah mengikuti rencana Jokowi dengan BG sebagai Wakapolri?
