Jokowi Isyaratkan Ahok Sebagai Menteri ATR/ Kepala BPN?

Dalam acara Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017), Presiden Jokowi menyinggung kemungkinan reshuffle dalam Kabinet Kerja (sumber.) Lalu, jabatan menteri apa yang mungkin akan diganti ? 

Presiden Indonesia ke - 7 tersebut dalam pertemuan itu mengungkapkan target pembagian sertifikat oleh pemerintah sebesar 5 tahun di tahun 2017 ini. Target ini nantinya diutamakan bagi rakyat kecil, yaitu nelayan, petambak rakyat, tukang becak. Secara eksplisit jelas sekali, Kementerian mana yang menjadi sasaran tembak Presiden, yaitu  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

Kementerian ini telah berganti 2  (dua) kali di era Pemerintahan Jokowi - JK, yaitu Ferry Mursyidan Baldan ke Dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD , tidak jelas mengapa pada akhirnya dipilih Sofyan A Djalil sebagai pengganti Ferry Mursyidan B. Melihat kinerja Sofyan A Djalil sebagai menteri di era Kabinet Kerja tidak  se"moncer" Menteri KKP, Susy Pudjiastuti, namun Sofyan tidak terdepak dari Kabinet, konon diback up oleh Wapres Jusuf Kalla. 

Bila kinerja Kementerian yang dipimpin Sofyan pada tahun ini tidak sesuai target Presiden sebesar 5 juta  sertifikat terbagikan, niscaya Sang Menteri akan terdepak selamanya. Peluang  bagi Presiden  Jokowi memasukan menteri baru yang lebih cakap administrasi dan paham birokrasi, serta paham manajemen informasi dan hukum.  Selain  tugas itu, pengganti Sofyan nanti harus bisa memenuhi  target pembagian sertifikat kepada rakyat  setiap tahunnya, tahun ini  5 juta sertifikat, tahun depan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebesar 9 juta sertifikat.

Pernyataan Presiden Jokowi bisa jadi  adalah respon balik  terhadap dukungan  implisit dan eksplisit Wapres JK terhadap calon Gubernur DKI Jakarta  selama kampanye Pilkada. Beberapa hari lalu  , Anies  Baswedan juga  diterima dengan hangat di kediaman Wapres, Jusuf Kalla. Apakah Presiden dan Wapres sudah pecah kongsi ? Jawabanya bisa "iya" bila melihat arah dukungan implisit  dari Wapres JK  terhadap aliran dana ke Turki dari pelaku tersangka makar dan demo anti- Ahok, kritik  terhadap media asing terhadap pemberitaan Pilkada DKI Jakarta 2017 ( senada dengan pernyataan Wakil Ketua MPR, Nur Mahmudi Hidayat)  memberikan sinyal  retak kongsi ini. Tak hanya itu, dukungan  kasat mata terhadap Anies  Baswedan oleh Erwin Aksa, keponakan JK  dengan peminjaman pesawat helikopter saat  menemui Ahok di Balaikota Jakarta  menguatkan sinyalemen ini. 

Agar tidak kelihatan kasar, jauh - jauh hari Presiden Jokowi sudah melemparkan sinyal implisit  di event milik MUI, dimana dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta lalu,  lembaga inilah yang turut menggoyang riuhnya demo nomor cantik di Jakarta. Ibarat bermain catur, Jokowi kehilangan satu "kuda" tapi harus diganti dengan "menteri" dari Jusuf Kalla. 

Bila mencocokan dengan urutan waktu ke depan dengan membanding dua peristiwa secara parallel akan ketemu siapa pengganti Sofyan.  Kinerja Sofyan Djalil sudah bisa terukur pencapaiannya prosentasenya  di bulan September. Bila masih mencapai 50 - 80 %, sudah cukup bagi Presiden menyiapkan pengganti Sofyan Djalil. Bukankah masih ada sisa  3 (tiga) bulan?  Patut diingat bahwa kemampuan Kementerian ATV/ Kepala BPN sebelum pemerintahan Jokowi - JK mendistribusikan sertifikat hanya 400 ribu per tahun, jadi mungkinkah menggenjot sampai 5 juta sertifikat per tahun?  Bulan Oktober 2017 Ahok sudah keluar dari Balaikota DKI Jakarta, kemanakah akan berlabuh di sisa era pemerintahan Jokowi? 

Semoga analisanya benar, biar tidak kalah sama Mbah Mijan yang rajin meramal.....wkwkwkk