Berkali -kali pemerintah merilis informasi tentang pencapaian pembangunan infrastruktur dewasa ini, apakah ini sebuah kebohongan ? Saat ini sudah tersedia mekanisme pengukuran universal untuk meng-kuantifikasi semua hal yang kasat mata, seperti ukuran untuk panjang benda satuannya adalah Meter dan untuk berat adalah Gram.
Demikian halnya dengan soal infrastruktur, seperti diungkapkan Bambang Brojonegoro, Menteri PPN/Bappenas saat menanggapi kritik soal infrastruktur di program talk show TV, OPSI Â di stasiun Metro TV (17/12/2018).
Menurut Bambang, Indonesia ketinggalan dalam penyediaan infrastruktur dasar, idealnya prosentase infrastruktur dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 70 persen, seperti di negara-negara ekonomi maju.
Faktanya, menurut Bambang Indonesia ketika JKW - JK prosentase sekitar 38 persen, artinya masih jauh dari ideal.
Saya sendiri baru menyadari penalaran kenapa pemerintah getol membangun infrastruktur di mana - mana,terutama infrastruktur yang berkait dengan konektivitas antar titik, pertanian infrastruktur dasar. Infrastruktur jalan jelas untuk mempermudah arus lalu lintas barang dan manusia, terutama barang untuk menekan selisih harga antar daerah.Â
Sudah menjadi rahasia umum, harga - harga barang di Pulau Jawa dan luar Jawa mempunyai kesenjangan tinggi, apalagi untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan BBM. Kebijakan Satu Harga untuk produk pangan dan BBM merupakan upaya pemerintah melakukan pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
Kendala besar mengelola NKRI adalah faktor alam, Indonesia terletak di garis cicin api sehingga ancaman bencana selalu ada, lalu lanskap Indonesia yang terdiri atas pulau - pulau otomatis membutuhkan biaya besar untuk pemerataan sosial. Tak heran bila pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan di negara - negara dengan wilayah daratan seperti di Eropa, India dan Amerika Serikat.
Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Bappenas di acara ini untuk memberikan  background  dibalik program infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah, dan penjelasan ini menambah pemahaman saya tentang program ini.
Satu lagi hal yang menarik adalah persepsi soal infrastruktur membebani pemerintah dengan hutang - hutang, menurut Bambang pembangunan infrastruktur besar seperti waduk, jalan tol, pembangkit listrik saat ini lebih banyak dibiayai pihak swasta lewat skema kerjasama. Jadi tidak betul bahwa hutang pemerintah membengkak karena membangun infrastruktur Mega Proyek. Bambang juga  menambahkan alokasi dana APBN era Jokowi lebih banyak dikonsentrasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan - jalan desa, sarana air bersih, listrik desa, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, sarana kesehatan dan pendidikan.
Jadi sah slogan #MembangunDemiKeadilan tema dari program talkshow OPSI Metro TV ini, pemerintah saat ini sudah mengelola program pembangunan sesuai jalur dan janji politiknya, kita tunggu pencapaian akhirnya pada Oktober 2019.
