Mochammad Iriawan Isi Posisi Pejabat Sementara Gubernur Jawa Barat, Patutkah Dicurigai?

 Pelantikan Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H sebagai Pejabat Sementera (Pjs) Gubernur Jawa Barat menuai kontroversi, bahkan menjadi "gorengan politik" bagi oposisi untuk dengan pemerintah tuduhan tak netral. Bahkan di salah satu talkshow media televisi disebut sebagai "intervensi istana"di Pilkada Serentak Wilayah Jawa Barat. Benarkah demikian?

Sebenarnya, siapa pun yang diangkat oleh Mendagri, Cahyo Kumolo bakal dianggap berpihak, mengingat bulan depan hajatan Pilkada di provinsi terbesar nomer dua ini akan berlangsung.

Publik pun tahu, PDIP menempatkan calonnya sebagai salah satu kontestan di Pilkada tersebut, dengan pengangkatan Pjs Gubernur dari Kepolisian, telunjuk publik terarah kepada calon PDIP yang juga berasal dari Kepolisian. Kenetralan Pemerintah Daerah (Pemda) selalu menjadi persoalan di setiap Pilkada, tak hanya di Jabar. Saya yakin persoalan ini juga menimpa Pemda Provinsi Jawa Tengah di mana Ganjar Pranowo adalah petahana. Aparatur Pemda pasti mendapatkan sorotan lebih dari publik, terutama soal dukungan langsung atau tidak langsung.

Menjawab kekhawatiran atas pengangkatannya, Komjen M. Iriawan dengan cerdas menanggapi bahwa dirinya sebagai putra daerah Jabar tidak akan mencoreng muka sendiri dengan menyalahkangunakan kekuasaan yang diembannya. Tentu maksudnya untuk menangkis kekhawatiran pihak, termasuk oposisi terhadap keberpihakannya kepada salah satu Paslon Gubernur Jawa Barat di Pilkada ini. Namun apakah cukup dengan retorika untuk meyakin kekhawatiran publik?

Salah satu modus paling mudah untuk melihat keperbihakan dari Pjs Gubernur adalah pemberian fasilitas langsung atau tak langsung kepada salah satu paslon atau imbauan resmi agar keluarga ASN di lingkungan Pemda untuk memilih paslon tertentu. Komjen Iriawan tidak akan sebodoh itu mempertaruhkan reputasinya selama di Kepolisian selamat 34 tahun untuk melakukan kebodohan tersebut.

Komjen Iriawan mulai bersinar kembali sejak Jenderal Pol. Tito Karnavian menjabat Kapolri di Kabinet pemerintahan JKW-JK, pernah ditugaskan untuk menangani keamanan Ibu Kota sebagai Kapolda Metro Jaya saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Iriawan terbilang cukup berhasil mengendalikan keamanan Ibu Kota saat "geger" Pilkada DKI Jakarta 2017, dan mampu menjalin kerja sama apik dengan TNI dalam pelaksanaan pengamanan gelombang demonstrasi saat itu.

Boleh dikatakan M. Iriawan adalah loyalis Tito Karnavian, dengan pengalamannya sebagai komandan pengamanan tersebut, Iriawan diharapkan mampu juga mendinginkan suasana Pilkada Jabar 2018 dengan bijak. Kini usia masuk 56 tahun, dua tahun lagi masuk masa pensiun tentu bagi pria lulusan Akabri 1984 ini menjadi loncatan bagi untuk mengisi jabatan-jabatan sipil berikutnya.