Peristiwa persekusi terhadap ibu dan anak oleh gerombolan #2019GantiPresiden di CFD ulah politisi -- politisi sesat kesabaran pendukung Jokowi patut dipuji.
Tak habis pikir dengan ulah kubu yang ingin mengganti Presiden Jokowi 2019, saya pikir mereka sudah buntu mencari cara menjatuhkan moral pendukung Jokowi. Tak mempan dengan aksi -- aksi fitnah di media sosial, kini aksi lapangan mereka tunjukan secara nyata. Kasus CFD sebetulnya hanya ulangan kasus persekusi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Bila melihat video di Youtube aksi persekusi oleh massa gerombolan #2019GantiPresiden pada pria dan seorang ibu dan anak yang mengikuti acara Jalan Sehat #JokowiSibukBekerja memperlihatkan kebrutalan yang dipicu oleh rasa frustasi massal gerombolan #2019GantiPresiden. Pasalnya, meski salah satu inisiator gerakan ini Mardani Ali gencar "nge-buzz" di media sosial dan klaim sukses menggerakan massa jutaan, faktanya hanya sebuah klaim kosong.
Pola kampanye dengan menggerakan masyarakat sipil (civil society) dari PKS and the gank terasa "garing " dan kurang garam, saya yakin mereka sadar betul tak bisa menghalangi Jokowi di Pilpres 2019. Tapi bila tak melakukan perlawanan, mereka akan ditinggal oleh pemilih yang militan. Barangkali simpatisan PKS dan Gerindra saat ini sudah banyak yang pindah haluan mengingat manuver kedua partai ini yang miskin kreatifitas dan inovasi.
Saya salut pada inisiator acara gerak jalan sehat di Car Free Day 29/04/2018 kemarin, emosinya tidak terpancing oleh aksi brutal gerombolan #2019GantiPresiden. Saya kira sebagai pendukung Presiden Jokowi mesti mengambil sikap elegan dalam menyikapi perilaku anarkis penentang Jokowi. Seburuk -- buruknya perilaku mereka bila melanggar norma hukum, kita serahkan penanganannya ke pihak berwajib yakni Kepolisian. Kita hormati hak -- hak konstitusional mereka dan kita kawal agar mereka mendapatkan ganjaran hukum yang selayaknya.
Mempolitisir Rendahnya Kualitas SDM
Sebagai bangsa beradab dan memegang norma -- norma susila dan agama, tentu perilaku gerombolan #2019GantiPresiden sangat menyakitkan, apalagi korban dari olok -- olok di muka publik itu adalah seorang ibu dan anak. Prof. Mahfud MD menanggapi kejadian tersebut menilai perbuatan tersebut apapun alasannya tidak dibenarkan, saya setuju dengan pendapat pakar Hukum Tata Negara ini. Perbedaan pendapat dan orientasi politik tidak boleh dikapitalisasi dalam bentuk persekusi kepada pihak yang berseberangan.
Harus kita sadari tidak semua anggota masyarakat paham terhadap substansi nilai -- nilai demokrasi, penyebabnya bisa jadi mereka tidak mau belajar dari buku -- buku atau karena lingkungan tempat mereka hidup mengadopsi nilai -- nilai kebenaran mutlak. Entahlah, saya hanya menduga- duga, tapi dugaan saya tidak meleset jauh dari realita. Coba kita survei ke wilayah pinggiran Jakarta, seputaran Jabodetabek, tak sulit menemukan sikap -- sikap dengan kaca mata kuda.
Saya tidak menghakimi mereka, pekerjaan rumah kita semua dengan kualitas SDM kita yang malas membaca dan belajar meski bergelar sarjana. Akhirnya sering gagap dalam mengambil sikap yang tepat terhadap masalah sosial dan politik yang dihadapinya termasuk dengan yang berbeda orientasi politik. Problema SDM ini tak hanya berimbas ke sektor politik tapi juga ke soal ekonomi dan daya saing SDM kita di level internasional.
Bila ada anak bangsa kita sukses di level internasional, itu jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk nasional, jumlah usia produktif kita yang ratusan juta. Di tengah rasa frustasi terhadap masa depan, dengan mudah generasi muda terjebak dan terbujuk oleh hal -- hal kontra produktif seperti bergabung dengan kelompok radikal, ikut -- ikutan gerakan politik ekstrim. Di negara -- negara maju pun tidak menutup mata, gejala sosial seperti ini juga ada, tapi perlu diingat juga lebih banyak SDM nya lebih rasional dan pro kemajuan pribadi yang berdampak kemajuan bangsa.
