Isu Reklamasi Lebih Seksi Dibanding Isu Korupsi

Mengapa Hanya Reklamasi Yang Ditolak Bukan Korupsi ?

Menjelang pelantikan Gubernur baru DKI Jakarta kembali isu "Reklamasi" dihembuskan oleh PKS dan Gerindra. Apalagi setelah  pemerintah mencabut "Moratorium Reklamasi" sejak diberlakukan pada proses Pilkada 2017 lalu. Mengapa hanya isu ini yang didorong terus ke publik, padahal persoalan ini kurang menyentuh persoalan umum warga Jakarta.

Mungkin hanya segelintir warga yang terkena dampak proyek reklamasi yang didanai oleh swasta dan BUMD milik Pemda DKI Jakarta. Ironisnya isu ini lebih "seksi" dibandingkan isu lain, seperti pendidikan, gender, anak, kesehatan, transpotasi.

Seperti pepatah "Ada gula ada semut" publik sudah mengetahui proyek ini bernilai puluhan trilyun bila sudah selesai. Bila dirunut lagi "stake holder" pulau reklamasi adalah pemerintah dan warga DKI Jakarta dan Indonesia. Kawasan laut yang menjadi obyek reklamasi bukan milik swasta, tapi pemerintah Indonesia. Sudah semestinya investor wajib "sharing profit" dengan stake holder lain. Soal besaran dan manfaat lain reklamsi secara teknis dan yuridisnya sudah tertuang di atas kertas. Tinggal bagaimana implementasinya apakah benar - benar sesuai atau ada penelikungan oleh pihak - pihak tertentu.

Secara yuridis keabsahan proyek ini sudah dilegalkan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru, bukan baru sekarang. Persoalannya kenapa ribut baru sekarang? Penulis sangat tidak yakin proyek ini batal hanya karena isu penolakan, sebaliknya isu penolakan mereda diganti pembelaan dari pihak yang dulu menolak.

Modus Kepentingan Reklamasi

1. Proyek reklamasi sangat menggiurkan dalam hal ini dana CSR yang prosentase sudah ditetapkan pemerintah. Dana ini menjadi rebutan partai politik dan pelakunya di legislatif dan eksekutif.

2. Isu penolakan reklamasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat pada dasarnya hanya "trik" atau "bluffing" dari kelompok penolak agar mendapatkan kue.

3. Korupsi terselubung dimana dana reklamasi ini tidak menggunakan APBD tapi swasta sehingga leluasa untuk dijadikan barter antara pelaku ekonomi dan politik. Prinsipnya " Win - Win Solution". Kasus serupa juga pada proyek "Meikarta" dimana Gubernur Jabar , Aher tidak mengeluarkan statemen soal perijinan. Sebaliknya Wagubnya,  Deddy Mizwar yang vokal soal perijinan. Apakah Aher tidak tahu soal perijinan Meikarta? Aher tahun 2018 sudah lengser, sedang Demiz akan mencalonkan diri di Pilkada 2018. Senada dengan Anies - Sandy saat pencalonan di Pikada DKI Jakarta sangat fokus pada isu reklamasi.

Tentunya sorotan terhadap proyek - proyek trilyunan rupiah bukan semata - mata melindungi kepentingan rakyat. Ada udang di balik batu, ya...ajak main jugalah kita masa ada rejeki nggak dibagi.