4. Infrastruktur Komunikasi, dimana menyangkut infrastruktur telekomunikasi dan tarif yang mendukung perkembangan industri e-commerce nasional.
5. Logistik adalah sarana penting dalam distribusi barang, luar wilayah Indonesia yang sangat luas memerlukan pemikiran mendalam agar barang yang dikirim tidak rusak selama penyimpanan dan pengiriman. Yang tak kalah penting adalah tarif sewa pergudangan dan transportasi yang kompetitif akan membuat harga jual barang menjadi semakin murah.
6. Sumber Daya Manusia adalah aspek vital industri e-commerce, PT Nasional belum siap menghasil tenaga kerja yang siap pakai untuk menyokong industri e-commerce, sebab industri ini tidak hanya memerlukan seorang programmer komputer, tapi juga content marketing, partnership manager, SEO, manajer logistik, dll untuk mendukung proses perpindahan barang dan bisnis perusahaan.
Bila pemerintah melihat persoalan ini menjadi hambatan utama pengembangan industri e-commmerce nasional, sebaliknya dari kacamata pengusaha e-commerce (start-up) melihat secara berbeda. Adapun point - point yang di "highlight" oleh pelaku industri e-commerce yang terlontar dalam pertemuan Pemerintah yang diwakili Kemeninfo dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) pada tahun 2015 lalu adalah :
1. Infrastruktur dan prosedur lebih mendalam
Tantangan infrastruktur di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh perusahannya sendiri. Industri e-commerce berharap pemerintah juga turut mengambil langkah. Utamanya terkait infrastruktur internet yang belum stabil dan transportasi yang kerap sulit diandalkan.
Perwakilan dari layanan logistik RPX menunjukkan bahwa prosedur perizinan dari bea cukai untuk pengantaran ke negara lain tidak efisien. Pemerintah diharapkan bisa mencari solusi terkait hal ini.
2. Industri e-commerce menginginkan pembayaran non-tunai
Bila bicara pembayaran, penyedia layanan pembayaran digital iPaymu mengatakan bahwa masyarakat masih mengandalkan pembayaran tunai dan edukasi tentang sistem pembayaran alternatif. “Ketergantungan terhadap pembayaran secara tunai harus dihentikan segera. Bila tidak, industri e-commerce akan tumbuh secara lambat.”
Pihak iPaymu juga menambahkan bahwa pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dengan mempermudah aturan untuk layanan e-payment yang hingga saat ini masih berada di bawah peraturan yang sama dengan bank.
3. Edukasi dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen
Masalah kepercayaan konsumen dan keamanan dalam bertransaksi online masih terus bermunculan hingga hari ini. Perwakilan dari OLX mengatakan bahwa kepercayaan dari konsumen masih membutuhkan proses edukasi lebih lanjut. Salah satu solusinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan media untuk menjelaskan pemahaman lebih baik tentang model bisnis e-commerce untuk menambah kepercayaan masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk turut serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang keamanan bertransaksi online.
4. Kepercayaan pelanggan lebih berharga ketimbang sertifikasi
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah bagaimana menanamkan kepercayaan. Beberapa pemain e-commerce menekankan keharusan sertifikasi, sementara sisanya lebih mengutamakakan kepercayaan pelanggan. Terkait hal ini, Rudiantara mengatakan bila pihaknya tengah merencanakan pengenalan sistem sertifikasi.
5. E-commerce akan dihilangkan dari daftar investasi berstigma negatif secara bertahap
Sejak Juni 2013, e-commerce menjadi satu dari industri yang dicoret dari daftar investasi asing. Namun baru-baru ini, Rudiantara mengatakan ia sedang berdiskusi dengan ekosistem kementerian lainnya untuk menyelesaikan peraturan ini. Sejumlah pemain besar seharusnya bisa membuka jalan masuknya investasi asing, dan di acara idEA ini juga dijelaskan beberapa rencana besar mengenai investor asing, tentunya dengan peraturan yang jelas.
