Proyek Kereta Cepat: Kami Hanya Butuh "Safety"

 

 

Babak akhir mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya dimenangkan oleh negara China, dan sudah pasti negara Jepang kalah dan harus gigit jari ditender ini. saya sendiri sudah memprediksi akan kekalahan Jepang dalam proyek ini, diluar dari perubahan model kerja sama proyek dari goverment to goverment (G to G) menjadi business to business (B to B). apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi patut kita apresiasi, kenapa? beliau tidak ingin mega proyek ini akan membebani keuangan pemerintah jika ada masalah kedepanya, jadi wajar, jika Indonesia memilih China untuk menggarap proyek kereta cepat di Indonesia.

Sebelumnya pemerintah kita telah resmi mengumumkan pembatalan proyek kereta cepat karena beberapa alasan, tetapi pada kenyataanya, BUMN dalam hal ini tetap melakukan progress terkait proyek tsb, yang menurut banyak pihak menyebutkan pemerintah sedari awal memang lebih condong ke negara China. mungkin hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga hubungan dengan kedua negara, jangan sampai keputusan yang disampaikan melukai salah salah satunya, karena ini termasuk masalah harga diri masing2 negara, yang pada akhirnya Jepang yang sampai sekarang meradang gegara masalah tsb. 

Keputusan ini sangat disayangkan oleh pemerintah Jepang yang sejak awal sangat berminat untuk menggarap proyek besar tsb. Presiden Jokowi juga telah mengutus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil ke Jepang untuk menjalaskan alasan mengapa Indonesia memilih China untuk mengarap proyek kerata cepat Jakarta-Bandung. Hiroto Izumi, penasihat khusus Perdana Menteri Shinzo Abe, menyampaikan keprihatinanya dan sangat kecewa karena Indonesia lebih memilih proposal China ketimbang Jepang. China dianggap mengabaikan kelayakan, dengan berjanji bahwa progress kereta cepat bisa selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

Ada hal yang menarik yang disampaiakan oleh Hiroto Izumi, keputusan ini berhubungan dengan bisnis yang dia tekuni sebelum menjadi seorang gubernur, dia menggangap bahwa bisnis utama Jokowi, dulunya digunakan untuk Ekspor furnitur, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam politik nasional sebelum menjadi presiden. Akibatnya, ia diyakini menentukan kebijakan atas dasar rasa bisnisnya, ini adalah pemikiran seorang pengusaha. sumber disini

Ragam cerita berkaitan proyek kereta cepat ini, sudah banyak dibahas oleh sahabat kompasianer, memang kalau kita cermati, sepertinya ada yang mengambil keuntungan dari rencana tsb, bukan menuduh juga, tapi banyak bukti memperkuat alasan tsb. sinyal bahwa China akan menang tender besar memang sudah jelas dan terang benderang, beberapa indikasinya sudah terlihat dari adanya hutang indonesia ke negara china pada bulan juni lalu, dengan menjaminkan Garuda Indonesia, kini indonesia di bawah menteri BUMN lagi, menjaminkan tiga bank, (BRI, BNI dan MANDIRI). berita ini juga tidak di Ekspos media, terbukti banyak yang tidak tahu masalah tsb. nah terus mau dibawa kemana lagi negara ini, kalau hutang segitu dianggap wajar untuk negara yang ingin berkembang, mau bilang apa coba? Ah sudahlah, hal seperti itukan sudah ada yang mengurus, ada DPR yang siap mengawasi kinerja pemerintah, jadi kita hanya bisa berharaf semuanya berjalan dengan lancar.

Bicara Proyek kereta cepat, saya juga ingin berkomentar, tapi ga sampai demo dijalan dan bawa spanduk. oke! untuk masalah kereta cepat yang dimenangkan oleh negara china, sebagai warga yang baik, yang mendukung agar perekonomian kita bisa lebih baik lagi dengan adanya kereta cepat. saya akan mencoba melupakan sejarah kereta cepat, baik milik negara China,  High Speed Railways (HST), maupun milik negara Jepang, Japan Railways (JR). kita anggap teknologi kedua negara sama dan tidak ada sejarah kelam didalamnya, jadi tidak ada rasa kesal yang berkepanjangan. malah jika rasa kesal dipelihara bisa berdampak buruk, jika saja banyak masyarakat kita yang tidak setuju atau melakukan demo, menolak kereta cepat dari china. inikan bisa dianggap menganggu jalanya perekonomian negara sendiri.

Saya pribadi sebenarnya kecewa, dengan sikap negara Jepang, saya yang sudah bekerja diperusahaan Jepang hampir dua belas tahun, baru kali ini melihat negeri matahari begitu lemahnya. Kalau memang tidak mampu bersaing, ya akui saja bahwa negara anda kalah. Lagian mana gembar gembor Kaizen yang selama ini dibanggakan oleh kalian, kalau memang bisa dilakukan Kaizen, bagaimana caranya agar barang yang mahal bisa dibuat dengan biaya yang murah. perusahaan Jepang di Indonesia sudah banyak yang melakukanya dibidang otomotif seperti kedaraan roda dua dan empat, sehingga bisa bersaing dengan brand lain dan negara lain. kalau bicara teknologi kita angkat topi, tapi untuk proyek kereta cepat, buktikan dan perlihatkan kepada negara kami bahwa kalian juga mampu bersaing dengan China, jadi jangan hanya bisa mengeluh dan mengancam saja, ugghh jadi emosi!.

Kita berharap pemerintah Jepang dalam hal ini, bisa lebih bersikap dewasa, masih banyak proyek yang lain yang bisa digarap dinegara kami, toh untuk industri otomotif, seperti mobil dan motor, negara kalianlah rajanya dari jaman bahela. jadi jangan gegara kekalahan proyek kereta cepat tsb, membuat retak hubungan kedua negara ke depanya. dibalik marahnya negara Jepang terhadap kekalahan proyek kereta cepat bukan tanpa sebab, bagaimana mungkin study kelayakan yang sudah dilakukan kurun waktu tiga tahun, harus kalah dengan study kelayakan dari negara China yang hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja.

Bagi negara Jepang, kalah dalam persaingan bisnis adalah hal yang biasa, tetapi akan berbeda apabilan dikalahkan dengan cara2 yang tidak etis, ini akan menjadi hal yang tidak biasa bagi mereka. China dianggap berbuat curang dalam mengalahkan Jepang diproyek kereta cepat. sekarang kita kembalikan saja ke pemerintah sebagai pemegang hak, untuk menentukan mana yang baik dari yang terbaik. saya bukan anti teknologi China tapi kalau boleh jujur saya meragukan kemampuan dalam hal safetynya. mari kita dukung pilihan pemerintah dengan memilih China menggarap proyek kereta cepat dengan mengabaikan embel-embel dibelakangnya, belum saja dimulai sudah ada yang berkometar miring, seperti dilansir finance detik.com "Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan proyek itu (kereta cepat) sama sekali tidak melibatkan pemerintah, karena akan berlangsung secara business to business(B to B). Jadi bila ada kerugian atas proyek tersebut, pemerintah tak bertanggung jawab.