Mohon tunggu...
Sigit Zulmunir
Sigit Zulmunir Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Kegiatan saya sehari-hari, menulis. Berbagai informasi dan pemikiran saya aktualisasikan dalam tulisan. Saya seorang penulis lepas.

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Marak Preman dan Pungli, Sopir Angkutan Umum di Garut Mogok Massal

7 Oktober 2024   17:22 Diperbarui: 7 Oktober 2024   17:26 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ratusan sopir angkutan umum menghadang calon Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, saat aksi mogok massal, Senin, 7 Oktober 2024. (Sigit)

Garut, Jawa Barat -- Kabupaten Garut diguncang aksi mogok massal ratusan sopir angkutan umum. Mereka menuntut keadilan terkait maraknya premanisme, pungutan liar, dan travel bodong. Aksi yang berlangsung pada Senin (7/10/2024) ini, dipusatkan di bundaran simpang lima, Kecamatan Tarogong Kidul.

Para sopir memarkirkan kendaraan mereka, seperti, angkutan kota, angkutan pedesaan dan mikrobus di lokasi aksi. Akibatnya layanan transportasi umum di Garut lumpuh total.

Aksi ini merupakan puncak kemarahan para sopir yang merasa telah terlalu lama diabaikan oleh pihak berwenang. "Penghasilan sopir hilang di jalan. Bahkan banyak yang pulang tanpa membawa uang sepeser pun," ujar Yudi Nurcahyadi, Ketua Organda Garut, dalam orasinya.

Bentuk premanisme dan pungutan liar di jalan itu berupa penjualan barang yang tidak diperlukan sopir. Seperti diantaranya tisu, permen, minuman kemasan dan lain sebagainya.

Bukan hanya premanisme yang menjadi masalah. Yudi juga menjelaskan bahwa travel bodong yang beroperasi tanpa izin turut merugikan sopir angkutan resmi. "Travel ilegal mengambil penumpang kami secara curang, sementara kami yang mengikuti aturan justru semakin terhimpit. Pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap masalah ini," tegas Yudi.

Selain masalah pendapatan, kesejahteraan para sopir juga menjadi sorotan. Hingga saat ini, ribuan sopir di Garut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal, Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional telah mewajibkan seluruh warga negara harus tercover dalam BPJS Kesehatan pada tahun 2024. "Kami bekerja siang malam, tapi belum pernah merasakan jaminan kesehatan yang layak," ungkap salah satu sopir yang ikut dalam aksi.

Sementara itu, dalam sektor pendidikan, banyak anak sopir yang kesulitan mengakses sekolah yang layak. Bantuan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak pernah sampai kepada mereka. Padahal, banyak diantara anak sopir yang berprestasi. "Apakah anak supir tidak boleh punya cita-cita jadi pilot atau pejabat," ujar Yudi.

Aksi demontrasi ini Sempat memanas ketika rombongan calon Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, melintas di kawasan Simpang Lima. Para sopir menghadang kendaraan Putri dan memintanya turun untuk mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Putri, yang turun dari mobil dengan tenang, menyatakan simpati terhadap para sopir dan berjanji akan memperjuangkan nasib mereka jika terpilih dalam pemilihan mendatang.

"Saya tidak takut untuk melawan premanisme yang sudah sangat meresahkan ini. Jika saya diberi amanah, saya akan memberantasnya hingga tuntas. Garut harus aman, tidak hanya bagi masyarakat umum tapi juga bagi sopir yang merupakan tulang punggung transportasi kita," tegas Putri.

Setelah puas berorasi para sopir melanjutkan aksi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut. Mereka pun menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Para sopir baru membubarkan diri sekitar pukul 12. 00 WIB.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun