Dalam hal ini, penulis mohon izin memberikan solusi untuk mengatasi berdasar pengalaman di lapangan.
Nah, kalau di lingkungan kerja swasta sebenarnya mudah saja untuk menerapkan tindakan awal yang tegas, yaitu memberikan surat peringatan 1,2,3 sekaligus diupayakan dibina untuk disadarkan.
Namun kalau sudah ditoleransi tidak ada perubahan juga, ya bisa langsung diberikan sanksi PHK terhadap oknum karyawan tersebut.
Lho kok PHK?Â
Iya, lah, dikasih surat peringatan 1,2, dan 3 sudah, dibina juga sudah, eh enggak ada perubahan, lah untuk apa masih disayang-sayang.
Daripada semakin memperparah kerusakan ekosistem kerja di kantor, ya lebih baik begitu saja. Kenakan sanksi PHK.
Yang jelas oknum karyawan yang tipikalnya sudah penulis jabarkan di atas sudah kepalang candu judi dan pasti akan jadi beban kantor. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, sanksi PHK yang jadi jalan keluarnya.
Lebih baik kehilangan oknum karyawan tersebut daripada semakin mendampaki kantor secara keseluruhan.
Lantas bagaimana bila karyawan yang bermasalah akibat judi online dan ofline ini di intitusi negeri? Bisakah ditindak tegas dengan PHK.
Ya, kebetulan lingkungan kerja penulis adalah institusi negeri, sehingga bila ada pegawai yang tertangkap basah bermasalah akibat judi online dan ofline yang secara simultan juga berdampak pada terlilit banyak utang, tidak bisa langsung ditindak tegas dengan dipecat.Â